RADARBANGSA.COM - Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah memfasilitasi KPU dan Bawaslu yang tidak memiliki kantor hingga gudang untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024.

"Belajar dari pengalaman kemarin pilpres, pemda saya minta untuk bantu KPU, Bawaslu yang tidak punya kantor dan gudang, sarana dan prasarana untuk daerah terpencil (terutama) di Maluku, Maluku Utara, hingga pulau-pulau. Kalau kesulitan, maksimalkan bantu," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang dipantau dari Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

lebih lanjut, Mendagri meminta pemda menggunakan dana reguler ataupun belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu KPU dan Bawaslu.

Apabila pemda membutuhkan dasar hukum dalam penggunaan BTT, dirinya akan menerbitkan surat edaran (SE) agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses.

"Kalau butuh dasar hukum, saya akan buat SE untuk keluarkan BTT, untuk membiayai, yang penting sukses kegiatannya," tuturnya.