FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan tanggapan mengenai ribetnya proses perizinan di Indonesia.

Pernyataan ini muncul sebagai reaksi terhadap keluhan Presiden Jokowi yang mengaku lemas melihat kompleksitas perizinan, khususnya terkait GP Mandalika.

Susi menegaskan bahwa kali ini Presiden Jokowi benar dalam menyoroti masalah perizinan di tanah air.

"Pak Presiden Jokowi benar sekali," ujar Susi dalam keterangannya di aplikasi X @susipudjiastuti (24/6/2024).

Ia mencontohkan pengalamannya sendiri saat ingin mendirikan Sekolah Penerbangan untuk memenuhi kebutuhan pilot bagi maskapainya, Susiair.

"Sudah bertahun tahun selalu ada kekurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi saat mengurus izin Approve Maintenance Organization (AMO), yang prosesnya terhambat karena berbagai kekurangan persyaratan.

"Sudah bertahun belum keluar. Padahal Susiair sudah 20 tahun operasi," imbuhnya.

Susi juga berbagi keinginan keluarganya untuk mendirikan sekolah TK dan SD internasional di Pangandaran.

"Keluarga ingin buat sekolah TK dan SD international di Pangandaran coba dapat izin," tandasnya.

Namun, ia mengakui bahwa proses mendapatkan izin tersebut juga tidak jelas.

"Kami juga tidak tahu kapan dan bagaimana bisa dapat," kuncinya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti rumitnya proses birokrasi perizinan untuk penyelenggaraan acara di Indonesia, mulai dari konser musik hingga gelaran olahraga.

Jokowi mengaku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi penyelenggara acara di tanah air.

Presiden memberikan contoh konkret dengan mengacu pada gelaran Moto GP Mandalika yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Menurutnya, penyelenggara harus mengantongi 13 surat izin dan rekomendasi untuk dapat melaksanakan acara tersebut.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6/2024).

Jokowi menekankan bahwa digitalisasi layanan perizinan ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses birokrasi, sehingga penyelenggara acara tidak lagi harus menghadapi kerumitan yang berlebihan.

(Muhsin/fajar)