FAJAR.CO.ID -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya, menyoroti beberapa masalah serius terkait persiapan pemerintah terhadap kuota haji tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Salah satu permasalahan utama yang diungkap Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai sesuai dengan jumlah jemaah yang ada.

Dia menyebutkan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa kapasitas tenda di Arafah dan Mina tidak mencukupi untuk menampung semua jemaah, yang berdampak negatif pada layanan transportasi, akses air, dan toilet yang buruk.

“Temuan di lapangan, misalnya banyak jemaah yang terlantar akibat kapasitas tenda-tenda Arafah dan Mina tidak memadai untuk menampung jemaah. Ketersediaan antara fasilitas dan jumlah jemaah yang tidak berimbang juga berdampak pada buruknya layanan transportasi, akses air dan toilet,” ungkapnya, dikutip dari Parlementaria, Kamis.

Masalah yang lebih krusial menurut Wisnu adalah keberadaan jemaah haji ilegal yang tidak menggunakan visa haji resmi. Sebagian dari mereka menggunakan visa umrah yang sudah expired (overstay), sedangkan sebagian lagi menggunakan visa kunjungan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPR telah mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menerapkan larangan bagi calon jemaah nonvisa haji, Kemenag tidak mengindahkan masukan tersebut. Akibatnya, banyak jemaah ilegal yang akhirnya ditangkap di Arab Saudi. (*)