JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus tertahannya beras impor 490.000 ton di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tertahannya beras ini berpotensi menimbulkan biaya denda (demurrage) sebesar Rp350 miliar.

“Menanggapi informasi terkait adanya biaya demurrage (denda) akibat tertahannya beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kami sampaikan bahwa KPK bersama 4 kementerian/lembaga lainnya (Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Menpan RB) yang tergabung dalam STRANAS PK, terus mendorong reformasi tata kelola pelabuhan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga

Bulog Siap Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja untuk Perkuat Rantai Pasok

Tessa menjelaskan, langkah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola melalui layanan pelabuhan secara digital. Tessa mengatakan, proses yang efektif dan biaya efisien dalam sistem pelabuhan penting untuk mencegah perilaku korup.

“Alhasil dapat mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan,” ujar Tessa.

Baca Juga

Terkuak! Ternyata Ini Biang Kerok Harga Beras Tinggi

Menurut Tessa, saat ini juga telah diedarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang penerapan pelayanan secara penuh.

“Birokrasi pelayanan pelabuhan di Indonesia masih rumit dan panjang karena melibatkan unit-unit layanan dari banyak pemangku kepentingan, swasta dan pemerintah, yang tidak terintegrasi. Sehingga menimbulkan biaya logistik yang mahal serta waktu layanan yang tidak pasti,” ujar Tessa.

Diketahui, sekitar 490.000 ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.

Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Bapanas yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, sementara sebelumnya cukup memakai kapal besar.

Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.

Namun, ada denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut yang bisa berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran.

Editor : Reza Fajri