JAKARTA, KOMPAS.com- Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt. Ketua Umum Mardiono untuk segera menggelar muktamar pada tahun ini.

Para senior PPP mendesak Muktamar dipercepat lantaran partai berlambang ka'bah gagal membawa partai berlambang Kabah ke DPR RI.

Normalnya, Muktamar untuk pemilihan ketua umum DPP PPP itu baru digelar pada 2025 mendatang.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy atau Rommy mengonfirmasi kebenaran surat tersebut.

Rommy ikut menandatangani surat itu, tetapi tidak bertemu secara langsung dengan Mardiono.

"Selaku Ketua Majelis Pertimbangan saya menandatangani tapi tidak ikut menemui Plt, karena sampai saat ini masih ada agenda pribadi di luar negeri," kata Romy kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Surat tertanggal 1 Mei 2024 itu juga dibubuhkan tanda tangan Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, dan Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj.

Dalam surat itu tertulis bahwa Majelis PPP menyampaikan keprihatinan atas kondisi PPP yang tidak mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Mereka menyebutkan, hal ini baru pertama kali terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," demikian bunyi surat tersebut yang diterima Kompas.com,

Baca juga: Tak Bisa Angkat Suara PPP, Sandiaga Uno Minta Maaf

Meski demikian, Majelis juga meminta tidak ada pemecatan, penggantian dan perubahan fungsionaris DPP, pimpinan DPW, DPC hingga PAC sampai pelaksanaan Muktamar.

Hal tersebut untuk menjaga kondusivitas PPP.

Selain itu, Majelis juga meminta PPP segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang mengingat Pilpres 2024 telah selesai.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah mengatakan, agenda muktamar untuk pergantian pimpinan PPP bakal berlangsung 2025.

Dia menyebut, dalam Rapat Pimpinan IX PPP di Banten pada 7 Juni 2024, 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP telah menyepakati keputusan itu.

“Muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ujar Fernita dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).

Baca juga: Setelah Putusan MK, PPP Minta Kader Tetap Solid Hadapi Pilkada

Dia lantas menjelaskan bahwa mekanisme pergantian pimpinan PPP tidak boleh dilakukan serampangan.

Pasalnya, muktamar harus dimulai dengan rangkaian rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas).

“Sebelumnya lagi harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan mukernas atau rapimnas tersebut,” kata Fernita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.