KOMPAS.com - Ketua Umum Forum Warga Jakarta (Fakta) Ary Subagio Wibowo mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah bekerja optimal dan profesional sehingga berhasil meraih berbagai penghargaan dari sejumlah institusi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan institusi lainnya.

"Sederet prestasi dan penghargaan dari lembaga-lembaga tinggi negara menjadi bukti bahwa kepemimpinan Pak Heru sudah berhasil bekerja secara profesional sehingga mampu menata keuangan daerah, merealisasikan program pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara baik," ujar Ary dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/6/2024).

Ary melanjutkan, penghargaan dan capaian tersebut juga membuktikan bahwa Gubernur Heru dan jajarannya menunjukkan kinerja nyata pada 2023 yang dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi.

Baca juga: Pemprov DKI Sediakan 4 Rute Khusus Transjakarta Menuju PRJ Kemayoran, Ini Rinciannya

Pada 2023, misalnya, KPK RI telah memberikan penghargaan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk berbagai pencapaian.

Pertama, Pemprov DKI berhasil meraih peringkat pertama capaian Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Monitoring Center for Prevention/MCP) tingkat Provinsi Tahun 2023 dengan nilai 97,35.

Capaian tersebut meningkat signifikan dari tahun 2022 dengan nilai 92,47. Capaian ini menggambarkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan 168 rencana aksi indikator dan sub-indikator pencegahan korupsi dari berbagai aspek.

“Mulai dari Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengelolaan BMD, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengawasan APIP,” terangnya.

Baca juga: Panitia HUT Ke-79 RI Siapkan 2 Skenario, Heru Budi: Di Jakarta dan IKN

Ary menambahkan, capaian tersebut menempatkan Pemprov DKI Jakarta dalam zona hijau atau zona tertinggi keberhasilan pencegahan korupsi.

Kedua, lanjut Ari, dari KPK. Dalam hal ini, Pemprov DKI meraih peringkat pertama atas keberhasilan menagih kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang senilai Rp 23,7 triliun.

Ketiga, lanjutnya, Pemprov DKI meraih peringkat pertama atas keberhasilan menyelesaikan sertifikasi aset sebanyak 2.514 sertifikat senilai Rp 82,5 triliun.

Keempat, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK menunjukkan skor 79,96. Angka ini meningkat dari 73,3 persen dari periode 2022.

Baca juga: Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

"Hasil survei tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan aparatur yang meningkat dan jauh lebih tinggi jika dibandingkan hasil survey penilaian integritas secara nasional dengan skor 70,97," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ary menambahka, selain dari KPK RI, Pemprov DKI pun berhasil meraih penghargaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), antara lain berhasil meraih peringkat pertama secara nasional atas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan skor 3,572.

Capaian SPIP, jelas Ary, menunjukkan tingkat pengendalian intern yang handal atas tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan dan aset, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.