FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan sejumlah agenda krusial yang harus menjadi perhatian serius bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Said menyoroti perlunya pemahaman akan ketegangan geopolitik yang menjadi ancaman laten bagi aktivitas ekonomi.

“Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terhempas dalam hitungan jam dan hari. Dalam sekejap pula, merambat, menekan ketahanan ekonomi nasional,” kata Said kepada wartawan, Rabu (5/6).ujar Said kepada awak media pada Rabu (5/6) dilansir Jawapos.com.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Said juga menyinggung tentang tekanan eksternal yang mengancam Indonesia, terutama disebabkan oleh ketidakkuatan sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa.

“Belum lagi kesenjangan sosial makin melebar, sehingga perlu ditangani secara serius oleh Prabowo-Gibran,” tandasnya.

Tidak hanya itu, Said juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya harus fokus untuk menyelesaikan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

DPR RI akan memfasilitasi upaya ini melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mengatasi masalah stunting juga menjadi prioritas. Menurut Said, angka prevalensi stunting pada tahun 2024 harus turun menjadi 14,0 persen, sementara pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,5 persen.

“Karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memperhatikan hal tersebut dengan mengintervensi dengan berbagai kebijakan dan program,”terangnya.

Ditambah lagi, meskipun pertumbuhan ekonomi nasional masih bertengger di angka lima persen, pemerintah harus terus mendorong agar Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada tahun 2045. Said menyoroti pentingnya optimalisasi bonus demografi yang akan berakhir pada tahun 2036 sebagai salah satu kunci ke arah tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu secara signifikan mengubah arah ekonomi, terutama dalam navigasi ekspor bernilai tinggi. Said mendorong agar insentif pajak terhadap kebijakan hilirisasi sejalan dengan kewajiban untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia, transfer teknologi, dan perluasan cakupan industri manufaktur nasional.

“Pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat. Karena selama puluhan tahun Indonesia mengekspor bahan mentah, lalu beli lagi ketika menjadi barang jadi,”tutup Said. (*)