FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Jokowi yang berencana memotong gaji pegawai untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kini jadi polemik. Banyak yang mengkritik tajam pernyataan tersebut. Meski demikian masih ada juga yang memberi dukungan dengan catatan tertentu.

Salah satunya dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa aturan terkait Tapera belum disosialisasikan secara baik. Masih banyak masyarakat yang belum paham dan mendapat informasi yang kurang akurat.

"Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memahami tapera ini dengan baik," katanya kepada fajar.co.id, Rabu (29/5/2024).

Berkaitan dengan Tapera, lanjut Saleh, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

Pertama, peserta Tapera adalah mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum. Ini dinilai berpotens menimbulkan ketidakadilan. Sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. Sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan.

"FPAN mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. Kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," ujarnya.

Kedua, ada waktu paling lama 7 tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. Selama masa itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.

"Dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk pikuk dan kebisingan terkait program ini. Meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang, namun saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. Terutama di media-media sosial," urai Saleh.

Ketiga, para pekerja banyak yang mungkin menolak program Tapera ini. FPAN mendesak pemerintah untuk melakukan dialog dengan mereka. Jika mereka tetap menolak, pemerintah diminta untuk tidak memaksakan. Harus dicari solusi terbaik.

"Niatnya kan untuk kebaikan para pekerja dan masyarakat kelas bawah. Karena itu, mereka harus didengar. Kalau ada yang perlu ditampung, pemerintah harus berlapang dada untuk mempertimbangkannya," tambahnya.

Keempat, Tapera dinilai menambah beban tambahan bagi para pekerja. Sebab, para pekerja sendiri sudah banyak kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban untuk menjadi peserta jaminan sosial berupa bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. Pembayaran kedua jaminan sosial ini pun tetap diambil dari gaji pekerja.

"Artinya, gaji yang sudah sedikit, akan bertambah sedikit lagi. Belum lagi, ang jadi kewajiban pengusaha/pemberi kerja 0,5 persen. Sementara, 2,5 persen menjadi kewajiban pekerja. Ini akan berdampak pada penurunan insentif-insentif yang akan diterima para pekerja," tandasnya. (sam/fajar)

"Y