PIKIRAN RAKYAT - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin merespons soal Presiden Jokowi tidak diundang ke acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.

Ngabalin mengatakan, diundang atau tidaknya Jokowi merupakan hak internal PDI Perjuangan.

"PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi, partai. Kami tidak ikut," katanya kepada wartawan pada Rabu, 17 Mei 2024.

Baca Juga: Ali Ngabalin Tegaskan Tak Ada Campur Tangan Jokowi soal Anies Baswedan-Cak Imin

Adapun soal Jokowi yang disebut menyibukkan diri, Ngabalin menyebut jadwal Jokowi memang padat lantaran tugasnya sebagai kepala negara.

"Saya harus ambil jadwal presiden, harus tahu berapa puluh, banyak jadwal presiden. Saya bisa ambil jadwal presiden, biar bisa dilihat seabrek-abrek itu," katanya.

"Jangan gitu dong cara bicaranya. Namanya juga presiden, jadwalnya begitu padat. Kalau ada yang menyinggung presiden menyibukkan diri. Namanya presiden, seabrek-abrek jadwalnya," sambung Ngabalin.

Di sisi lain, dia meminta PDI Perjuangan agar tak menyebar berita bohong. Terlebih, situasi saat ini udah tenang.

"Jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang, ada presiden baru," tutur dia.

PDIP Tak Undang Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya tidak akan mengundang Jokowi.

Sebab, kata Djarot, PDIP hanya mengundang peserta internal dari DPP, DPD, hingga DPC.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang," katanya kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024.

Di sisi lain, Djarot berkelakar jadwal Jokowi sebagai presiden sudah padat.

"Kenapa? Karena beliau sangat sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP pesertanya," tutur dia.

Adapun Rakernas itu akan digelar V di Beach City International Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024 mendatang.***