JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berencana membahas isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bersama jajarannya.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Ngabalin menyebutkan, dalam pertemuannya dengan Presiden tadi, tidak dibahas soal UKT.

Hanya saja ada rencana Presiden dan para menteri membahasnya pada pekan depan.

"Itu nanti hari Selasa (pekan depan)," ujar Ngabalin.

"Selasa itu ada beberapa agenda, nanti kita coba, pertemuan akan bahas banyak hal," lanjutnya.

Baca juga: Kenaikan UKT Bisa Menghambat Visi Indonesia Emas 2024

Ngabalin tidak menjelaskan Kementerian mana saja yang akan diajak Presiden untuk membahas UKT.

Namun, di KSP sendiri, persoalan UKT sudah menjadi perhatian khusus.

Belakangan, ramai diperbincangkan tentang adanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menaikkan biaya UKT.

UKT adalah biaya kuliah yang wajib dibayar mahasiswa di setiap semester.

Salah satu PTN yang menaikkan UKT adalah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah.

Kenaikan UKT Unsoed untuk tahun akademik 2024/2025 mendapatkan protes dari calon mahasiswa baru karena dianggap tidak masuk akal.

Karena banyak dikritik, Unsoed pun memutuskan untuk membatalkan kenaikan biaya UKT.

Baca juga: Soal UKT Mahal, Kemendikbud: Pendidikan Tinggi Bersifat Tersier, Tidak Wajib

Merespons UKT naik di perguruan tinggi negeri ini, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Tjitjik Tjahjandarie mengatakan, kenaikan UKT di PTN adalah yang lumrah terjadi.

Menurut Prof. Tjitjik, ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya UKT di PTN.

Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, kemudian, peningkatan biaya ekonomi, hingga adanya penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

"Ini kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya menjaga mutu untuk memenuhi standar mutu minimal," kata Prof. Tjitjik di Kantor Kemendikbud Ristek, Rabu (15/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.