PIKIRAN RAKYAT - Mantan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Luhut mewanti-wanti Prabowo agar tidak membawa orang toxic ke kabinet pemerintahannya.

Terkait itu, Anies menilai hal tersebut sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Dia lantas menyinggung soal pentingnya menghormati pikiran dan gagasan yang berbeda.

Baca Juga: Anies Soal Susul Ganjar Mantap Jadi Oposisi: Saya Tidak Akan Mendahului

"Enggak perlu ditanggapi. Saya rasa, begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu," katanya kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Mei 2024.

Anies mengaku, dirinya cenderung menghindari penggunaan diksi yang memberi label merendahkan seseorang.

"Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan, karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk," ujarnya.

Terlebih, menurut Anies, perbedaan pikiran dan gagasan itu tak perlu dianggap seolah meracuni. Dia justru menilai perbedaan itu merupakan penghargaan terhadap demokrasi.

"Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu. Justru di situ lah penghargaan atas prinsip demokrasi," katanya.

"Dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, Anda tidak benar, Anda tidak sehat," sambung Anies.

Luhut: Orang Toxic Merugikan

Luhut berpesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang toxic masuk dalam kabinet pemerintahannya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu," ujarnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta.

Sebab, menurut Luhut, hal itu justru akan merugikan pemerintahan.

"Itu akan sangat merugikan kita," tutur dia.

Luhut mengungkapkan, pesan itu dilontarkannya bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengalamannya berada dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini.***