PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) 2024 di sekolah kedinasan akan dimulai Mei. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan persetujuan dari 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi sebanyak 3.445 formasi. Namun, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas belum merinci jadwal lengkapnya.

“Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi,” kata Anas saat konferensi pers terkait Progres Pengadaan ASN 2024 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Berikut delapan sekolah kedinasan yang dipastikan ikut serta dalam seleksi CPNS 2024:

Politeknik Keuangan Negara STAN; Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN); Politeknik Siber dan Sandi Negara; Politeknik Statistika STIS; Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi; 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan; Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Dari delapan sekolah kedinasan tersebut, dua di antaranya diberikan penyesuaian alokasi formasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman.

“Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” ujar Anas.

CASN Kementerian-Lembaga

Berbeda dengan CPNS sekolah kedinasan yang digelar Mei, pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) akan digelar bulan berikutnya.

“Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,” kata Anas .

Sebelumnya, beredar isu dimundurkannya jadwal CASN 2024. Isu tersebut muncul setelah Ombudsman mengusulkan CASN tahun ini ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 digelar pada November mendatang.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih khawatir pelaksanaan seleksi CASN akan beririsan dengan pilkada. Para calon kepala daerah dikhawatirkan menjadikan proses seleksi tersebut sebagai celah janji politiknya.

"Mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan agar bagaimana isu seleksi CASN di-pending dulu, supaya tidak dijadikan komoditas oleh para aktor-aktor politik,” kata Najih dalam acara Rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.

Di sisi lain, Ombdusman khawatir netralitas ASN yang sempat diperkarakan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 akan kembali terulang di Pilkada tahun ini.

“Misalnya menjanjikan 'Nanti yang mendukung saya, saya akan menjadikannya ASN'. Itu kan sangat mungkin dilakukan dalam kampanye,” ujar Najih.***