PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98, Sangap Surbakti, berharap partai politik lawan Prabowo Subiatno-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, yang kini masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, hendaknya tidak semata-mata karena ingin jatah kekuasaan.

Sebelumnya, beberapa partai politik pengusung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud, berpindah haluan dan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran setelah pasangan itu ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Menurut Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukan solusi untuk menyejahterakan rakyat. Apalagi bila mayoritas masyarakat telah memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dengan begitu, pemilih tersebut berarti memercayai Prabowo-Gibran akan memiliki orang yang tepat dalam menjalankan pemerintahan.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjabat tangan dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri) saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor ANTARA FOTO

"Bergabung dengan pemerintahan sejatinya bukan berarti menempatkan kader di kabinet. Hal itu juga karena pemilihan orang di kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Prabowo-Gibran. Tentunya Prabowo tidak ingin membuat rakyat kecewa," katanya, Jumat, 26 April 2024.

Ia menambahkan, apabila parpol lawan Prabowo-Gibran tersebut ingin bergabung dengan pemerinahan baru, hendaknya jangan memaksa minta jatah menteri. Parpol tersebut harus ikut aturan main presiden terpilih.

Selain itu, ia juga mengatakan, parpol tersebut harus berkomitmen dalam hal loyalitas kepada pemerintahan Prabowo. "Kemudian fraksinya di DPR wajib mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Pertanda baik

Sangap mengatakan, bergabungnya parpol lawan ke pemerintahan Prabowo-Gibran adalah hal baik. Dia menganggap itu bisa meyudahi perselisihan yang terjadi selama Pilpres 2024 dan turut berkontribusi dalam menjaga persatuan.

"Akan tetapi, paling penting adalah mereka tidak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.

Ia menambahkan, dikhawatirkan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mandek bila terlalu banyak direcoki oleh bargaining politik, khususnya soal posisi menteri. Terlebih, kata Sangap, Prabowo-Gibran sudah menyiapkan berbagai macam program dan agenda pada saat berkontestasi di Pilpres 2024.

"Nah, kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo-Gibran itu ingin bergabung dengan memberi tawaran masuk ke dalam kabinet bagi kadernya, ini tentu dapat merusak program yang telah dirancang. Mereka juga sebenarnya sudah tidak selaras pada saat awal pemilu," tuturnya.

Sangap mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga jangan mengakomodasi orang-orang yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, ada salah satu ketum parpol lawan politik Prabowo dalam Pilpres 2024 yang pernah berurusan dengan KPK. "Itu bisa menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Prabowo nanti," katanya.***