PIKIRAN RAKYAT – Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bernapas lega karena pemerintah memutuskan menerapkan sistem work from home (WHF) dan work from office (WFO) pada Selasa, 16 April 2024 dan Rabu, 17 April 2024. Sistem pengombinasian tugas ini dimaksudkan untuk memperkuat manajemen arus balik selama libur Lebaran 2024.

Usulan sejumlah ASN bisa WFH selama libur Lebaran 2024 ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga dalam pelaksanaannya harus diterapkan secara ketat dengan mengutamakan kinerja organisasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menambahkan bahwa tak semua ASN bisa WFH di tanggal yang ditetapkan. Sebaliknya, ASN yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap WFO 100 persen.

Lalu siapa saja ASN yang harus tetap WFO 100 persen? Jenis ASN tersebut tak lain adalah bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar.

Baca Juga: 6 Bagian Mobil yang Harus Dicek Selepas Mudik Lebaran, Pastikan Tak Ada Masalah Serius

Sedangkan instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan bisa menerapkan WFH. Tapi penerapan tersebut dijalankan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan pada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Sehingga teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan surat edaran tersebut.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” ujar Anas.

Perlu dipantau

Meski ASN diberi kemudahan tersebut, Anas tetap mengimbau instansi terkait untuk memantau para ASN mereka. Pemantauan dilakukan agar sasaran dan target kinerja organisasi bisa dipenuhi dan dicapai.

Untuk mencegah adanya kecurangan, Anas mendesak instansi pemerintahan membuka media konsultasi maupun pengaduan. Bahkan pelayanan selama liburan harus tetap dibuka untuk memudahkan masyarakat.

“Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur lebaran,” ujar Anas.

Penerapan sistem WFH dan WFO untuk ASN ini juga sudah dikoordinasikan dengan Polri dan Kementerian Perhubungan. Menpan RB berharap tidak ada penumpukan kemacetan selam arus balik pascalibur Lebaran 2024.***