PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office (WFO) dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Langkah tersebut dilakukan demi memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pengaturan WFH dan WFO dilaksanakan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Anas menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH atau 100 persen tetap bekerja di kantor.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen,” kata Anas dalam keterangannya, Sabtu, 13 April 2024.

Sementara itu, kata Anas, instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH atau kerja dari rumah bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai. Teknis pelaksanaannya, lanjut dia, diatur oleh instansi pemerintah masing-masing.

“Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah,” tutur Anas.

Anas menjelaskan, instansi yang berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen adalah bagian kesehatan, keamanan, dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ucap Anas.

Pengawasan

Kemudian, Anas menyebut instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH paling banyak 50 persen yaitu bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” ungkapnya.

Anas menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.

“Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ucap Anas.

Lebih lanjut Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Dia menekankan, target kerja dan kualitas pelayanan tidak boleh terganggu karena libur lebaran.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran. Dengan demikian, kata dia, akan tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.

"Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran," tuturnya.

Cuti bersama

Dikatakan Anas, pemerintah teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 atau Idulfitri 1445 Hijriah sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan sebanyak 4 hari, sehingga total ada 10 hari libur.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik,” ujar Anas.

“Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” katanya menambahkan.***