Sentimen
Informasi Tambahan
Grup Musik: APRIL
Kab/Kota: Bogor
Rencana IKN Hadirkan Kereta Cepat yang Lewati 3 Negara Disebut Tanpa Sepengetahuan Malaysia, Kok Bisa?
Ayobandung.com
Jenis Media: Nasional

LENGKONG,AYOBANDUNG.COM -- Rencana mega proyek kereta cepat yang menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Brunei, membuat kejutan bagi pihak Malaysia.
Perusahaan infrastruktur Brunei Darussalam, Brunergy Utama, mengumumkan proposal soal pembangunan Kereta Api Trans-Borneo, proyek kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan, khususnya wilayah IKN.
Rencananya, kereta ini akan menghubungkan Brunei dengan Malaysia dan Indonesia, melalui IKN.
Dilansir dari Nikkei Asia pada Senin, 1 April 2024, proyek Kereta Api Trans-Borneo akan membentang sepanjang 1.620 kilometer.
Jalur kereta ini akan melintasi tiga negara Asia Tenggara, dari sisi barat ke sisi timur Kalimantan.
Akan tetapi, dikabarkan pemerintah Malaysia mengaku tidak mengetahui proposal ini sebelumnya.
Baca Juga: 26 Km dari Jakarta, Siapa Sangka Kota Ini Ternyata Memisahkan Diri dari Bogor, Kini Dihuni 2 Juta Penduduk
Hingga dari pihak mereka menyatakan bahwa belum memberikan persetujuan untuk proyek tersebut.
Menteri Perhubungan Malaysia, Loke Siew Fook, menyatakan bahwa pemerintah federal belum memberikan persetujuan untuk proyek tersebut.
Proposal Tender untuk studi kelayakan baru akan dibuka Mei 2024 dan memakan waktu sembilan bulan untuk diselesaikan.
Persetujuan dari pemerintah Malaysia, Sabah, dan Sarawak diperlukan jika ingin membangun rel kecepatan tinggi di wilayah tersebut.
Lebih lanjut. Loke menegaskan bahwa pengumuman mega proyek seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan pihak swasta.
Hingga saat ini, belum ada persetujuan resmi dari pihak pemerintah terkait proyek kereta cepat ini.
Baca Juga: 10.000 Pekerja Konstruksi IKN Jalani Mudik Lebaran 2024, Dirjen PUPR Beri Dukungan Ini
Belum ada pembicaraan langsung antara pemerintah dan perusahaan yang mengusulkan proyek tersebut.
Rencana proyek kereta cepat yang menghubungkan IKN Nusantara dengan Brunei menimbulkan ketidakpastian.
Perlunya melewati proses yang lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dan studi kelayakan dari pihak terkait.***
Sentimen: positif (47.1%)