Todung menekankan pihaknya mengusulkan audit terhadap bansos bukan lantaran ada prasangka buruk terhadap pemerintah. Dia menyebut audit dilakukan demi keadilan bagi rakyat Indonesia.

“Kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos. Audit itu menandakan akuntabilitas. Kita tidak berprasangka terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan, dan untuk kita semua sebagai pembelajaran,” kata Todung kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

Todung menegaskan pihaknya bukan menolak adanya bansos, tetapi audit merupakan upaya untuk memperbaiki hal-hal strategis dalam pelaksanaannya.

“Bukan berarti kita menolak bansos. Kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan,” ucap Todung.

Kemenko PMK Salurkan Bansos atas Perintah Jokowi

Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan keterlibatan kementeriannya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun bantuan pangan beras dalam program cadangan pangan pemerintah (CPP) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan di dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

“Sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020 yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan manusia dan kebudayaan,” kata Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, bansos adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Permenko nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK.

Muhadjir mengungkapkan, keterlibatan Kemenko PMK dalam penyaluran bansos merupakan bentuk dukungan insiatif dan pengendalian kebijakan. Dia menyebut tugas Kemenko PMK dijalankan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden,” tutur Muhadjir.***