FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan martabat pemilu sesuai konstitusi.

"Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu yang sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia dalam memperteguh komitmen aparatur negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk menjadikan pemilu yang bermartabat sesuai dengan amanat konstitusi," kata Puan, dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis, dikutip dari ANTARA.

Puan menekankan pentingnya komitmen untuk memperkuat demokrasi, dengan semua pihak—baik aparat negara, partai politik, maupun penyelenggara pemilu—menjalankan pemilu secara adil sesuai amanat konstitusi.

Dia menegaskan bahwa penanganan PHPU di MK merupakan bagian dari proses pemilu yang telah diatur dalam hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum. Dia menekankan bahwa komitmen ini didasarkan pada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilu di Indonesia, menurut Puan, harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Setiap peserta pemilu diminta untuk memiliki kesadaran akan nilai-nilai demokrasi dan komitmen untuk melaksanakan pemilu dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam rapat tersebut, selain Puan Maharani, turut hadir para Wakil Ketua DPR RI serta anggota DPR dari berbagai fraksi.

Puan juga menginformasikan bahwa rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 290 anggota DPR RI dari seluruh fraksi, dengan 189 anggota menandatangani presensi dan 101 anggota lainnya memberikan izin. (*)