FAJAR.CO.ID -- Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur menolak upaya perampasan tanah dan pembongkaran paksa rumah masyarakat untuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

“Menolak upaya-upaya penggusuran paksa masyarakat lokal dan masyarakat adat dari tanahnya dengan dalih apapun,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, Mareta Sari, melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Maret 2024.

Terkait hal itu, sejumlah pegiat media sosial kembali mengingatkan terkait hasil Pilpres yang salah satunya menunjukkan bahwa pemilih di lokasi tersebut justru memenangkan pasangan Prabowo-Gibran yang disebut-sebut bagian dari penggusur mereka.

"Kemarin ada kesempatan emas di 14 Feb, tapi kalian tidak manfaatkan," tulis @afifahafra79 mengomentari kabar tersebut, dikutip Kamis (14/3/2024).

"Kalau rumah mau dirobohkan baru sadar, sebab kebanyakan orang ngomong begini: Siapapun presidennya kita ya begini begini aja," tambah lainnya.

Sementara itu, menurut perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur, Mareta Sari masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan bagian kelompok rentan yang sudah menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan, bukan justru mengalami pembongkaran paksa dan upaya-upaya pemaksaan penggusuran atas nama pembangunan IKN.

Koalisi mengklaim dokumen tata ruang yang dibentuk tanpa partisipasi sejati masyarakat lokal dan masyarakat adat adalah dokumen yang cacat hukum. Oleh karena itu, kata dia, masyarakat sipil Kalimantan Timur menolak pembangunan IKN yang menggusur hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat.

“Menyerukan kepada seluruh rakyat, untuk membangun solidaritas bersama. Hanya dengan cara bersatulah, keputusan penguasa yang menindas dan tidak memihak rakyat, bisa kita lawan!,” lanjut Mareta Sari. (bs-sam/fajar)