FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai seorang pegiat media sosial yang juga berprofesi sebagai dokter, Eva Sri Diana, mengutarakan keprihatinannya terkait dampak UU Kesehatan Omnibuslaw yang baru disahkan.

Menurutnya, UU tersebut membuat tenaga kesehatan (nakes) menjadi enggan untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena kekuasaan penuh berada di bawah Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah.

Eva menegaskan bahwa dengan adanya UU Kesehatan Omnibuslaw, tidak ada lagi ruang bagi organisasi profesi untuk bernegosiasi.

"Tidak ada bergaining Organisasi profesi lagi, semua kekuasan full dibawah kemenkes yang mewakili pemerintah," ujar Eva dalam keterangannya di aplikasi X @DrEvaChaniago (13/3/2024).

Semua kekuasaan kesehatan kini sepenuhnya di bawah kendali Kementerian Kesehatan yang merupakan representasi dari pemerintah.

Hal ini membuat nakes harus berpikir dua kali sebelum menyampaikan kritik atau masukan terhadap kebijakan yang ada.

"Ada batas dimana kelak saya masih bisa bertahan dengan cara berjuang seperti ini, mungkin kedepan harus berjuang dengan cara lain. Demikian juga teman-teman aktivis lainnya," ucapnya.

Eva mengungkapkan kekhawatirannya jika presiden terpilih kedepannya memutuskan untuk melanjutkan pemerintahan yang ada, maka nakes akan semakin terdiam karena UU Kesehatan Omnibuslaw akan diterapkan dengan lebih ketat.

"Jika kedepan yang menjadi presiden terpilih adalah yang melanjutkan pemerintahan ini, maka nakes akan semakin bungkam karena UU kesehatan ini tentunya akan mulai total dilaksanakan," cetusnya.

Baginya, ini merupakan ancaman serius terhadap kontrol dan kritik terhadap kebijakan kesehatan yang dapat berdampak buruk pada masyarakat.

"Saya juga bukan siapa-siapa, hanya satu dari nakes yg saat ini masih berani menyampaikan kritik, terutama tentang kebijakan kesehatan," tukasnya.

Sebagai seorang dokter, Eva merasa tidak mampu memikirkan konsekuensi dari kebijakan kesehatan yang dapat mempengaruhi nyawa manusia jika dibuat tanpa adanya kontrol dan kritik yang memadai.

Baginya, negara tidak boleh melakukan bisnis dengan rakyatnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Eva menekankan, kesehatan harus diutamakan sebagai hak dasar masyarakat, bukan sebagai ladang bisnis bagi pihak-pihak tertentu.

"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan tidak boleh menjadi ladang bisnis siapapun," tandasnya.

Eva bilang, polemik yang terjadi mengingatkan bahwa semua harus berjuang maksimal saat ini, sebelum nanti perjuangan semakin berat jika sudah terlambat.

"Apapun itu sudah digariskan oleh Allah SWT, tugas kita hanya berusaha dan berdoa padanya sampai titik akhir. Semoga Allah beri kita pemimpin yang amanah, yang membawa bangsa dan negara ini menjadi aman damai, adil dan sejahtera," kuncinya.

(Muhsin/fajar)