PIKIRAN RAKYAT - Badan Pusat Statistik Jawa Barat melaporkan secara (year on year) realisasi inflasi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey T Machmudin pun meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk segera mengantisipasi terlebih dalam waktu dekat akan menghadapi bulan puasa dan hari raya.

Hal itu diungkapkan Bey pada acara High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Bandung, Rabu, 6 Maret 2024.

Untuk diketahui, inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam makro ekonomi di Indonesia saat ini. Inflasi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kecenderungan masyarakat dalam berinvestasi.

"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional," ujar dia.

Baca Juga: 4 Warga Cianjur yang Jatuh ke Sumur Beracun Meninggal Dunia, BPBD Selidiki Penyebabnya

"Momen HBKN baik Ramadhan maupun Idul Fitri adalah momen yang selalu berulang setiap tahunnya. Jika kita hanya mengandalkan data historis tanpa ada reaksi yang antisipatif, kita hanya mencari alasan untuk pembenaran. Terlebih Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas inflasi nasional," tutur Bey melanjutkan.

Bey menegaskan, setiap aksi yang akan dilakukan harus memikirkan pendekatan penyelesaian masalah secara holistik dan terpadu.

Dalam mengendalikan inflasi, Bey mengatakan terdapat sejumlah strategi. Yang pertama, TPID bersama Satuan Tugas Pangan melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin/berkala menjelang dan selama HBKN.

Baca Juga: Tarif Terbaru Tol Japek dan MBZ, Ada Penyesuaian Mulai 9 Maret 2024

"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," ujarnya.

Strategi selanjutnya TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan Masyarakat selama HBKN di wilayah - wilayah rawan miskin dan tidak dilakukan di kantor-kantor pemerintahan.

"Memastikan dan menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDES untuk distribusi pangan pokok masyarakat. Dalam hal melibatkan BUMD, agar selalu menjaga tata kelola dengan tujuan tidak terjadinya beban tambahan bagi BUMD," ucapnya.

Kemudian, Pemprov akan menerapkan strategi mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disertai pemantauan dan pengawasan harga yang akuntabel sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) baik di pasar tradisional dan ritel modern oleh TPID, satuan Tugas Pangan dan Bulog.

Baca Juga: Ciamis Raih Adipura Kencana, Kesadaran Masyarakat dalam Mengelola Sampah Punya Andil Besar

"Lalu siapkan Bantuan Sosial Pangan/Sembako yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan penentuan/validasi penerima manfaat yang dilakukan oleh Dinas Sosial secara transparan dan akuntabel. Penyaluran Bantuan Sosial Pangan/sembako dilakukan menjelang Idul Fitri 1445 H," kata Bey.

Selanjutnya, pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Peraturan Badan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah agar segera dilaksanakan. CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 Ton untuk Kabupaten/Kota dan 1.934,54 Ton untuk provinsi.

"Strategi lainnya pemanfaatan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) secara selektif dan efektif serta transparan dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan," kata dia.

Bey pun melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara konsinten melaporkan data hasil pemantauan harga data untuk komoditas pangan pada aplikasi SILINDA JABAR.***