PIKIRAN RAKYAT - Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR, Kamrussamad menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui, rencana hak angket ini didorong oleh PDI Perjuangan, PKB, dan PKS dalam rapat paripurna pada Selasa, 5 Maret 2024.

Kamrussamad lantas menjelaskan alasannya. Dia mengatakan, hal mendesak yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini adalah lapangan kerja, bukan pedebatan soal hak angket.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK di Tengah Usulan Hak Angket, PDIP: Sangat Kebetulan

"Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket," katanya dalam ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.

Dia lantas menyoroti soal nasib puluhan ribu anak sopir angkot yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

"Yang diperlukan mereka adalah hak sopir angkot. Ribuan bahkan puluhan ribu anak-anak sopir angkot, masa depannya, sekolahnya, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka," ucapnya.

Selain itu, Kamrussamad menyebut banyak masyarakat yang harus berjuang demi sesuap nasi keesokan harinya.

"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini, besok mereka harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendekat, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Respons Terburuk

Di sisi lain, Kamrussamad menyinggung soal pihak-pihak yang belum siap kalah dalam Pemilu 2024. Hal itu, menurutnya, adalah respons terburuk sepanjang Pemilu era pascareformasi.

"Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respons dari teman-teman yang siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respons terburuk sepanjang pemilu reformasi ini," tutur dia.

Dia menilai, menuduh terjadinya kecurangan dalam Pemilu sangat berbahaya bagi demokrasi dan masa depan bangsa.

"Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan disiapkan, disediakan oleh undang-undang. Sudah menuduh pemilu ini curang, ini berbahaya sekali bagi keberlangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan," ucapnya.***