PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengantongi sejumlah laporan kecurangan Pemilu 2024 yang merugikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kecurangan ini diklaim terjadi di sejumlah daerah.

“PDI Perjuangan mencermati seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir, suara rakyat adalah suara kebenaran,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.

Hasto mengaku kaget dengan kecurangan-kecurangan tersebut, lantaran baru pertama kali terjadi di era pascareformasi. Untuk itu dalam beberapa hari ke depan, PDIP dan partai koalisi akan bergerak mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke Bawaslu.

“Karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan relawan, saksi, dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan suatu fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi,” ujar Hasto.

“Karena baru kali ini pascareformasi pemilu diwarnai dengan gerakan civil society, diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi para guru besar secara luar biasa,” ujarnya menambahkan.

PDIP khawatir demokrasi Indonesia hancur jika kecurangan-kecurangan itu tidak ditangani. Untuk menindaklanjutinya, TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli di berbagai bidang guna mengusut kasus tersebut.

“Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu baik dari proses maupun hasil. Untuk itu, kami akan mengusulkan kepada Tim Pememangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus, tidak hanya terdiri dari tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, investigasi forensik untuk melihat seluruh proses yang ada,” kata Hasto.

PDIP juga membuka peluang bagi pihak luar yang ingin bergabung dengan tim khusus tersebut.

“Tim ini juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest dalam menjaga demokrasi Indonesia,” ujar orang kepercayaan Megawati itu.

TPN Ganjar-Mahfud Resah dengan Hasil Quick Count

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan keresahan timnya terkait quick count atau hasil hitung cepat Pilpres 2024. Diketahui, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan lebih dari 50 persen suara di beberapa quick count.

“Kita selalu berhadapan dengan quick count, tapi memang ada keresahan, ada kegelisahan karena ada pertanyaan mengenai kredibilitas dari hasil quick count seperti yang dulu kita pernah alami pada pilpres sebelumnya. Karena tidak akurat dan tidak mencerminkan realitas pencoblosan itu sendiri, output dari pencoblosan itu sendiri,” ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024.

TPN Ganjar-Mahfud menegaskan hasil quick count sangat mungkin berbeda dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

“Jangan quick count itu menjadi bagian dari conditioning untuk menjustifikasi output dari pemilihan umum atau pilpres, sebab itu mungkin terjadi,” kata Todung.

Todung meminta hasil quick count tidak dijadikan alat untuk memperkuat target satu putaran, seperti yang kerap dibicarakan kubu Prabowo-Gibran. Dia berharap masing-masing tim pemenangan menanti pengumuman resmi satu bulan ke depan.

“Saudara-saudara tentu tahu pemberitaan di media bahwa paslon 02 targetnya itu satu putaran. Boleh saja target satu putaran, tapi quick count itu tidak boleh menjustifikasi itu karena hasil pilpres itu baru secara official diumumkan satu bulan setelah pemilihan presiden,” ujarnya.***