PIKIRAN RAKYAT - Dirty Vote, film dokumenter mengungkap kecurangan Pemilu 2024 tayang di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024. Film ini bercerita tentang kisah Presiden Jokowi yang diduga mengerahkan negara untuk membantu kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan oleh kepala desa. Zainal Arifin Mochtar, pakar Hukum Tata Negara sekaligus narasumber film Dirty Vote menyebut wilayah desa menjadi pertarungan guna memperebutkan suara.

Zainal mengatakan bahwa ada sejumlah wewenang kepada desa yang bisa disalahgunakan, meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT), dan wewenang alokasi bansos.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Zainal mengatakan bahwa kasus terbesar tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 adalah Anggaran Belanda Desa atau APBDes. Fenomena tersebut, kata Zainal, sangat mungkin menjadi bagain untuk menekan kepala desa yang bermasalah, kemudian dibarter dengan dukungan politik. Adapun caranya yakni dengan memberi imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum kepala desa tersebut.

Dalam film Dirty Vote, Zainal memutar rekaman berisi kesaksian salah seorang kepala desa yang diminta memenangan paslon tertentu. Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa tersebut bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 dan 03 untuk memenangkan mereka.

"Ada arahan dari 02 dan 03, dari 03 itu arahan langsung dari bupati untuk memenangkan dan targetnya satu desa minimal 50 persen plus satu kemenangan nomor urut 03 melalui camat," kata kepala desa tersebut.

Kepala desa tersebut mengatakan ada tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentu teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba.

"Kalu dari 02 itu seminggu sebelumnya kepala desa dikumpulkan untuk membentuk teknis penyaluran beras, itu sangat tiba-tiba dan datanya itu entah dari mana tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa," lanjutnya.

Walhasil, bantuan tersebut menjadi polemik di desa.

"Kami kepala desa di paguyuban bingung, kami yang repot sendiri karena tidak sesuai dengan data kebutuhan desa," ujarnya.

Selain itu, dia juga dihubungi oleh pihak kepolisian yang meminta izin penggunaan balai desa untuk mendeklarasi dukungan Capres-Cawapres nomor urut 02. Dia mengatakan ada beberapa kepala desa tersangkut korupsi menjadi sasaran.

"Kita senantiasa diawasi Polda," tuturnya.

Politik Gentong Babi Ala Jokowi

Jokowi diduga memanfaatkan lembaga negara untuk membantu kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Tiga ahli hukum dan pakar tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Asamsi, mengungkapkan daftar dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilakukan Jokowi.

Salah satu permasalahan yang diangkat adalah penggunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik oleh Jokowi. Menurut Bivitri Susanti, salah satu narasumber dalam Dirty Vote, terdapat konsep yang disebut 'Politik Gentong Babi', yang mengacu pada politik di Amerika.

Penggambaran politik gentong babi di Amerika menyoroti praktik buruk dari masa perbudakan, di mana para budak harus bersaing untuk mendapatkan daging babi yang disimpan di dalam gentong. Dari sinilah muncul istilah tentang orang-orang yang berebut jatah untuk kenyamanan pribadi.

Bivitri menjelaskan bahwa para politisi menggunakan dana negara melalui bansos untuk mempengaruhi pemilih agar mendukungnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk penerusnya.

"Tentu kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri Susanti dalam film Dirty Vote.

Dalam konteks politik gentong babi, menteri-menteri Jokowi juga diduga terlibat, karena banyak di antara mereka yang terlibat dalam kampanye. Dari tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terdapat tiga menteri yang mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mendaftar sebagai Capres nomor urut 02, sementara Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mendaftar sebagai Cawapres nomor urut 03.

Meskipun aturan memperbolehkan menteri untuk berkampanye dengan syarat mengajukan cuti, tidak ada informasi yang menyebutkan cuti yang diajukan para menteri tersebut. Selain itu, aturan juga melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, namun dalam kenyataannya, terdapat menteri yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.***