FAJAR.CO.ID,SURABAYA -- Akademisi Universitas Airlangga (UNAIR) melakukan gerakan ‘Unair Memanggil’ untuk menyikapi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam gerakan Unair Memanggil ini ada kritikan yang dibaca langsung di Gedung Pascasarjana Universitas Airlangga, Kampus B Jalan Airlangga Surabaya, Senin (5/2/2024).

Dalam seruan kritikan tersebut, ada empat poin penting yang disuarakan dan disebut sebagai aspek penting yang melemahkan demokrasi.

Yang pertama, kritikan ini meminta agar Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan kepentingan tertentu.

"Kami punya 4 seruan, pertama mengecam segala bentuk praktek pelemahan demokrasi,” demikian isi kritikan yang dibacakan oleh Guru Besar Sosiologi FISIP Unair, Prof Hotman Siahaan, Senin (5/2/2024).

“Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus merawat republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun pihak dalam politik elektoral, dan menghentikan praktek melanggengkan politik kekeluargaan," ujarnya.

Selain itu dalam kritikan tersebut, Presiden dan aparat juga diminta untuk mendorong penegakkan hukum untuk menjaga keamanan dan kemerdekaan khususnya di Pemilu 2024 ini.

"Mendesak presiden, aparat negara untuk menghormati, menjamin kemerdekaan atas rakyat sipil dan politik, juga ekonomi, sosial, budaya tiap negara, kebebasan bernegara, berekspresi setiap warga negara, karena warga negara Indonesia, dan bukan elit penguasa," ungkapnya.

Kemudian akademisi dari Unair ini juga meminta Bawaslu dan KPU yang punya wewenang lebih di Pemilu 2024 ini berlaku secara jurdil (Jujur dan Adil) tanpa adanya intervensi.

"Tanpa kekerasan, dan mengutuk segala praktek jual beli suara, atau politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu, partai politik harus memperbaiki diri dalam fungsi-fungsi artikulasi, agregasi dan pendidikan politik warga negara,"tegasnya.

Selama masa kampanye para akademisi Unair ini mengecam dengan adanya tindakan intimidasi dari pihak mana pun.

Serta menurutnya seluruh Perguruan Tinggi tentunya harus menjaga marwah Nasionalitas demi tegaknya Republik.

"Mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi, berharap kebebasan mimbar-mimbar akademik dan akademisi, perguruan tinggi harus senantiasa menjaga marwah Nasionalitas demi tegaknya Republik," tegasnya.

Terakhir dari pesan tersebut, pihak akademisi Unair menyampaikan bahwa hal yang disampaikan ini bukan bentuk dari politik praktis.

Namun, langkah ini diambil untuk mengantisipasi atau mencegah kecurangan-kecurangan yang akan atau sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Kampus ini hanya memberikan seruan moral, kami tidak melakukan tindakan politik praktis, seruan ini adalah bingkai pemerintahan ini bisa menjalankan proses demokrasi, itu semangat kami,” jelasnya.

“Untuk Airlangga, kami mengingatkan pada masyarakat, kami di kampus ini pernah mengalami kekerasan, oleh penguasa pada saat itu," tutupnya. (Erfyansyah/fajar)