FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Mohammad Adib Khumaidi, mengungkapkan permasalahan distribusi dokter di Indonesia.

Pernyataan Adib itu menanggapi debat calon presiden (capres) yang berlangsung kemarin, Ahad (4/1) dan membahas tema seputar kesehatan.

Dari total 226.190 dokter, sebanyak 160 ribu dokter masih terpusat di wilayah waktu Indonesia bagian barat (WIB).

"Permasalahan utama kita itu, apakah mereka (dokter) sudah tersebar ke wilayah yang sama? Ini bisa dilihat data di konsil kedokteran, 160 ribu masih berada di wilayah waktu Indonesia barat (WIB) dari total 226," kata Adib dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin, (5/2/2024), dikutip dari ANTARA.

Adib menyatakan bahwa perlu dilakukan pemetaan berbasis wilayah untuk memastikan distribusi dokter yang merata di seluruh Indonesia.

Adib menyoroti pentingnya perencanaan kebutuhan dokter tidak hanya dari aspek produksi, tetapi juga melibatkan pemetaan berdasarkan permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah.

"Kalau bicara permasalahan dokter di Indonesia, tidak hanya dari aspek produksi, tetapi juga perencanaan kebutuhan, utamanya pemetaan berdasarkan permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah," ujar dia.

Dengan populasi Indonesia sekitar 275 juta dan asumsi satu dokter melayani 1.000 orang, Indonesia membutuhkan sekitar 275 ribu dokter. Saat ini, terdapat 226.190 dokter terdaftar di konsil kedokteran.

Adib menjelaskan bahwa produksi dokter saat ini mencapai 12.000 per tahun dari 107 fakultas kedokteran di Indonesia. Namun, permasalahan utama bukanlah produksi, melainkan distribusi dokter yang tidak merata.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penataan persebaran dokter melalui pembiayaan pendidikan dokter yang dikelola pemerintah dengan baik.

"Permasalahan tidak merata itu sarana dan prasarana terbatas, keterbatasan alat kesehatan dan obat, insentif dan jenjang karier. Untuk itu, perlu pembiayaan pendidikan dokter oleh negara dan pemerintah, kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kualitas pendidikan, karena itu akan berpengaruh pada kualitas mutu pelayanan, kualitas kompetensi, yang akan berdampak juga pada keselamatan pasien," paparnya.

Dilema yang dihadapi saat ini adalah penghitungan kebutuhan dokter yang belum berbasis wilayah.

Adib mengingatkan bahwa jika kebutuhan dokter tidak dihitung dengan tepat, dapat terjadi suplai dokter yang berlebih.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam menganalisis kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berbasis wilayah menjadi penting, dengan tata kelola dan regulasi yang sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Adib juga menekankan pentingnya pembiayaan pendidikan dokter oleh negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu pelayanan, sehingga dapat memastikan kesejahteraan dokter dan keselamatan pasien. (*)