PIKIRAN RAKYAT - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dimintai tanggapannya soal kemungkinan normalisasi organisasi FPI dan HTI bila terpilih menjadi presiden.

Hal tersebut ditanyakan oleh salah seorang peserta yang menghadiri kegiatan 'Ngajabarkeun Abah Anies' di Hotel Papandayan, Kota Bandung pada Minggu, 28 Januari 2024.

"Ini menyangkut demokrasi kita dalam budaya Indonesia, apakah Abah (Anies) akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun ini?" tanya kader NasDem, Muhammad Farhan, yang dititipi pertanyaan oleh peserta yang hadir.

"Sebut aja namanya jangan takut," kata Anies.

"Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI?" kata Farhan.

Menanggapi pertanyaan itu, Anies mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara, menurut dia, tak punya hak untuk dapat melarang warganya berserikat, berkumpul, dan berkegiatan. Negara juga tak dapat mengatur pikiran warganya. Perbedaan dalam pikiran dinilainya merupakan hal yang wajar.

"Nah, kita harus menghormati pikiran, kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang kalau orang berbeda pikiran, harus sama dia dengan saya. Enggak boleh, di ruangan ini saja belum tentu pikirannya sama dan negara tidak akan pernah bisa mengatur pikiran, kita mengatur perbuatan," katanya.

Meski begitu, Anies mengingatkan bahwa warga harus menaati aturan ketika berkumpul dan berorganisasi. Jika didapati melanggar aturan, maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melanggar hukum maka hukum akan berlaku pada organisasi itu," ucapnya.

Terkait dengan organisasi HTI dan FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, Anies mengatakan bahwa hal itu sudah diputuskan. Dia mengajak warga untuk menghormatinya meskipun menimbulkan pro dan kontra.

"Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah, sudah dijalani kemarin, jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setuju atau tidak setuju keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi," kata dia.

Ke depan, apabila terpilih menjadi presiden, Anies memastikan dirinya tak akan membubarkan organisasi secara sewenang-wenang. Dia akan proses penindakan ke pengadilan. Anies pun menekankan bahwa dirinya akan mengedepankan supremasi hukum bila terpilih sebagai presiden.

"Ketika saya bertugas menjadi presiden, saya tidak akan membubarkan, saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan bila melakukan pelanggaran hukum, kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan," kata dia.

"Yang sudah kejadian, sudah, tapi ke depan kita hormati pengadilan dan di situlah negara demokrasi karena kalau tidak negara ini nanti dijalankan pakai selera," kata dia.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Anies menyinggung soal demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dia mengaku ingin demokrasi di Indonesia dapat mengedepankan aspek dialogis ke depannya. Begitu pula, dalam proses Pemilu.

"Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan itu bukan sekadar milih orang untuk fotonya dipasang di ruangan kelas, tapi kita sedang memilih orang untuk nantinya dimintai perang atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan," ucapnya.***