JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keperpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres bukanlah suatu hal yang dilarang oleh konstituai.

"Ya tentu itu bapak presiden kan tentu akan punya langkah. Tapi saya mengatakan bahwa keberpihakan dan juga aktif di politik itu bukan hal yang dilarang oleh konstitusi," ujarnya di Hotel Prima, Cirebon, Jawa Barat (24/1/2024).

Airlangga mengatakan bahwa praktik presiden memberikan dukungan terhadap calon presiden juga pernah terjadi di Amerika Serikat.

KPU Tak Masalah Jokowi Berpihak di Pilpres, Tapi Ingatkan Hal Ini

Ia menyebut Obama saat masih menjabat sebagai presiden juga memberikan dukungan dan berkampanye untuk capres Hillary Clinton.

"Praktek di negara lain juga sama. Pada saat Presiden Obama menjadi presiden, Hillary Clinton kampanye, Presiden Obama pun membantu. Semuanya dalam koridor-koridor yang sudah diatur di dalam perundang-undangan," kata Airlangga di tempat yang berbeda.

Saat disinggung apakah Jokowi akan berpihak kepada paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ia tidak menjawab secara lugas.

"Kalau Golkar yakin pak presiden nyaman dengan Partai Golkar," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan menyatakan bahwa seorang presiden boleh memihak dan ikut kampanye di pemilihan presiden (Pilpres).

Meski demikian, Jokowi memberi catatan dengan tidak menggunakan fasilitas negara saat ikut berkampanye. Ia pun menyebut para menteri yang ikut berkampanye di Pilpres 2024 tidak melanggar aturan.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi kepada wartawan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

TKN Prabowo-Gibran Tegaskan Pernyataan Jokowi Soal Keberpihakan Bukan Deklarasi