LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menginformasikan terkait skema terbaru untuk penataan tenaga honorer tahun 2024.

Skema tersebut yakni verifikasi data tenaga honorer dengan menggunakan metode piloting.

Upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023, yang mengamanatkan bahwa penyelesaian penataan tenaga honorer dilakukan maksimal Desember 2024 dihapus.

Adapun piloting verifikasi tujuannya adalah untuk membangun pilar yang kuat untuk persiapan seleksi yang transparan dan efisien dalam pengangkatan ASN.

Piloting verifikasi adalah salah satu langkah penting pemerintah, sesuai diskusi di Kantor Regional X BKN.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga: Honorer Siluman Ketar-Ketir! MenPAN RB dan BKN Hanya Angkat Honorer yang Ber-SPTJM dan Melalui Verval Data, Kamu Termasuk?

Kemudian pada tahap verifikasi sebanyak 2.355.092 tenaga honorer menjalankan seleksi dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Akan tetapi, hanya 749.398 dari mereka yang berhasil lolos dan diangkat sebagai ASN.

Imas Sukmariah menegaskan bahwa data tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan terkait tenaga honorer.

Selanjutnya pemerintah juga berharap hasil verifikasi tersebut mengeluarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tak hanya itu, Komisi II DPR RI berpendapat bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes, dengan mempertimbangkan kategori dan syarat tertentu.

Haryomo Dwi Putranto, Plt. Kepala BKN, menekankan pentingnya evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non ASN.

Baca Juga: SELAMAT! Honorer Pramubakti 2024 Selain Dapat Gaji Pokok Segini, Juga Ada 2 Tunjangan Tambahan Ini dari Sri Mulyani

Tak hanya itu, ada pekerjaan yang harus diselesaikan yakni membuat 24 regulasi turunan dalam waktu enam bulan.

Dalam hal ini, BKN diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan turunan UU ASN.

Selain itu guru honorer yang telah dinyatakan lulus Passing Grade (PG) pada tahun 2021 dikategorikan sebagai prioritas.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, sejumlah 12.279 tenaga guru yang lulus PG dan masih berstatus honorer belum diangkat sebab formasi yang terbatas.

Dirjen GTK Kemendikbud Ristek, Profesor Nunuk Suryani, menyatakan bahwa rencananya 12.279 guru honorer tersebut akan langsung menjadi PPPK tahun 2024 tanpa harus melakukan tes kembali.

Baca Juga: SELAMAT! Tenaga Honorer Lulusan SD hingga SMA akan Diangkat Jadi PPPK 2024 oleh MenPAN RB, Ini Kategori Prioritasnya

Nunuk Suryani juga menyatakan bahwa guru honorer yang sudah dinyatakan lulus PG pada tahun 2022 dan 2023 juga diwajibkan mengikuti tes dengan membuat kembali akun SSCASN.***