MerahPutih.com - Isu mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat akhir-akhir ini, terutama di tengah perhelatan Pemilu 2024.

Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Partai Golkar, dengan tegas menyatakan bahwa partainya yang memiliki lambang pohon beringin tidak terlibat dalam upaya pemakzulan terhadap Jokowi.

Lebih lanjut, Airlangga memberikan jaminan bahwa pembahasan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi tidak akan dilakukan di DPR RI. Partai Golkar berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan memastikan agar tidak terjadi pembahasan tersebut di tingkat legislatif.

"Tidak ada, Partai Golkar tidak akan melakukan itu dan jauh daripada itu, tidak ada pembahasan sama sekali di DPR," kata Airlangga di markas Golkar Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, pada Rabu (17/1) malam.

Airlangga meyakini isu ini tidak akan bergulir sampai sejauh itu. Sebab, komposisi partai pendukung Jokowi juga besar di Parlemen Senayan.

"Tapi saya tegaskan bahwa hari ini dengan susunan kabinet yang ada, pak presiden didukung lebih dari 80 persen. Apalagi ditambah Koalisi Indonesia Maju. Jadi kami yakin itu tidak ada," tuturnya.

Baca Juga: Pemakzulan Presiden Jokowi Dinilai Wacana Tidak Produktif

Dikuatkan lagi, ucap Airlangga, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi ketika memimpin Indonesia.

"Kalau kita lihat ke masyarakat relatif adem dan tentu berbeda dengan pemilu-pemilu yang lalu, karena dulu kan dipanasi oleh Pilkada DKI, kemudian Pilkada. Sehingga pada saat pemilu itu sudah hangat-hangat panas. Tetapi sekarang kan tidak ada pilkada, jadi kita lihat adem ayem masyarakat tentram," tutupnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md menerima kunjungan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100. Tokoh tersebut antara lain Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.

Dalam pertemuan tersebut, kata Mahfud Md, mereka menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dan meminta pemilu tanpa Presiden Jokowi.

Baca Juga: TKN Sebut Isu Pemakzulan Jokowi Sekadar Cari Perhatian

"Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu sudah didengar orang, mereka sampaikan di beberapa kesempatan, dan itu urusan parpol dan DPR, bukan Menko Polhukam," jelas Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, Selasa (9/1) kemarin.

Mahfud menuturkan, proses pemakzulan presiden harus melalui sidang pleno dengan persyaratan dua pertiga anggota dewan hadir dan menyetujuinya.

"Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat harus dibawa MK. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini, nggak bakal selesai sampai Pemilu selesailah. Itu lama, ada sidang pendahuluan dulu di DPR," ucapnya.(Asp)