LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan rencana pemerintah untuk membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Keputusan ini diambil untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapannya terkait penanganan tenaga non-ASN dalam waktu dekat.

Dalam rincian pengumuman CASN 2024, pemerintah berencana membuka total 2.302.453 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 690.822 formasi akan dialokasikan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang utamanya ditujukan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Baca Juga: PHK Resmi Batal! UU ASN 2023 Minta MenPAN RB Segera Angkat 4 Kategori Honorer Ini Jadi PPPK Full Time, Anda Termasuk?

Sementara itu, jumlah formasi yang disediakan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 1.605.694. Posisi PPPK ini akan difokuskan pada penyelesaian permasalahan tenaga honorer melalui alih status mereka menjadi PPPK.

Pengadaan PPPK tersebut bersifat inklusif, mencakup instansi di tingkat pusat maupun daerah, dan mencakup sektor kesehatan, pendidikan (guru), dan teknis.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah tenaga honorer, yang sebelumnya diperkirakan mencapai 1,6 juta orang yang belum mendapatkan status kepegawaian.

MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK melibatkan berbagai sektor, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) sebanyak 130.495 orang dan tenaga honorer umum sebanyak 1.475.694 orang.

Baca Juga: Alhamdulillah! 1,6 Juta Tenaga Honorer Ber-SPTJM Lolos dari PHK, Khusus Kategori Ini akan Diangkat Jadi PPPK Full Time

Anas menyampaikan bahwa pemerintah telah merumuskan rencana untuk menangani nasib 1,6 juta tenaga honorer tersebut, termasuk eks THK-2 dan tenaga honorer umum.

Namun, ia menegaskan perlunya berkonsultasi lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI. Penanganan masalah tenaga non-ASN menjadi bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan pada akhir 2023, yang mengamanatkan penyelesaian masalah tenaga honorer paling lambat Desember 2024.

Lebih lanjut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengonfirmasi bahwa pemerintah akan kembali membuka penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024.

Anas menegaskan bahwa rekrutmen CASN tahun 2024 akan difokuskan pada penyelesaian nasib 1,6 juta tenaga honorer yang masih perlu diakomodir, termasuk proyeksi sisa tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2), dari rekrutmen yang telah berlangsung hingga 2023.

Baca Juga: Meski Mengabdi 5 Tahun Lebih, 12 Golongan Honorer Ini Terancam Gagal dalam Pengangkatan PPPK 2024, Pakai sistem Outsourcing

Dalam keterangannya, Menteri Anas menyampaikan harapannya agar segera ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN.

Ia juga telah melaporkan kepada Presiden mengenai solusi penataan tenaga non-ASN. Sejak tahun 2005 hingga 2014, pemerintah sebenarnya telah mengangkat sejumlah tenaga honorer menjadi ASN.

Meski demikian, Anas memproyeksikan bahwa masih ada sekitar 1,6 juta tenaga honorer yang belum mendapatkan status kepegawaian sebagai ASN hingga tahun 2024.

Kementerian PANRB kini sedang berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah pegawai non-ASN tersebut, dengan alternatif mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Titik Terang Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK Lewat Seleksi CASN 2024

Anas menjelaskan bahwa proyeksi tenaga non-ASN tersebut mencakup eks THK-2 sebanyak 130.495 orang dan tenaga honorer umum sebanyak 1.475.694 orang. Eks THK-2 merujuk pada tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat ini pemerintah telah menyusun rencana terkait nasib 1,6 juta tenaga honorer tersebut. Namun, beliau menekankan perlunya berdiskusi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan anggota Komisi II DPR RI untuk membahas penyelesaian bagi 1,6 juta orang tersebut.

Diskusi tersebut diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat guna menanggulangi masalah tenaga non-ASN seiring dengan target penerimaan CASN pada tahun 2024.***