BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Letter of Intent dengan BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) International tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Graduasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Barat sampai Maret 2023 mencapai 0,79 persen atau 403.000 jiwa. Kondisi ini turun 1,07 persen atau 538.880 jiwa dibanding Maret 2022.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, kerja sama ini bertujuan untuk mencari solusi berkelanjutan membantu kelompok masyarakat yang paling rentan demi menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di Jabar.

Baca Juga: Gerindra Targetkan Kemenangan Prabowo Gibran 75 Persen di Kabupaten Bandung

"Diharapkan langkah ini dapat efektif dan berdampak langsung sampai ke tingkat rumah tangga, meliputi peningkatan aset, ketahanan pangan, simpanan, inklusi keuangan, kesehatan, integrasi sosial, dan keterampilan produktif," ucap Bey.

Maka dari itu Bey berharap kolaborasi dengan berbagai stakeholders dapat mengurangi permasalahan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan.

"Upaya ini sebagai langkah kolaborasi dan sinergi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial ekonomi," ujar Bey.

Bey terus mendorong sinergi dan keterpaduan program, salah satunya melalui pendekatan pilar utama graduasi, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Baca Juga: Banjir Kabupaten Bandung akan Bisa Diselesaikan Jika Ada Penambahan Danau Retensi

Kerja sama antara Pemda Provinsi Jabar dan BRAC Internasional ditandai dengan penandatanganan oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Country Lead BRAC International Abdurrahman Syebubakar di Gedung Sate, Kota Bandung.

"Melalui kerja sama ini diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai nol persen di Jawa Barat tahun 2024," pungkasnya.***