SETENGAH abad silam, tanggal 15 Januari 1974, Ibu Kota negara, Jakarta, penuh kelabu, mencekam dan terasa menyesakkan.

Demonstrasi besar-besaran para anak muda bangsa, mahasiswa-mahasiswi, menggemuruh dan mengguntur. Jakarta luluh lantak.

Pembakaran mobil, bangunan dan sebagainya, menandai kehidupan Jakarta yang menyedot perhatian dunia ketika itu.

Para mahasiswa melakukan protes terhadap dominasi investasi asing yang dianggap menggerogoti kedaulatan bangsa, menihilkan potensi sendiri, dan mencoreng wajah kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Persis ketika itu, tanggal 14 januari, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, datang berkunjung ke Indonesia. Para mahasiswa berpekik protes atas kedatangan itu.

Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Malari (malapetaka 15 Januari). Akibatnya, 11 orang meninggal, 137 orang terluka dan 750 orang ditangkap.

Kompas AKSI MALARI (Limabelas Januari) 1974 di sepanjang Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.Para pemimpin mahasiswa diadili dan menjalani pidana penjara untuk sekian tahun lamanya. Sejumlah tokoh dan akademisi yang dianggap sebagai dalang, seolah mengikuti nasib para pemimpin mahasiswa, mendekam di balik jeruji untuk sekian tahun. Gerakan mahasiswa di Jakarta tersebut, juga bergema di daerah-daerah.

Saya tiba-tiba teringat dengan peristiwa tersebut setelah menyaksikan bagaimana kehendak Presiden Jokowi untuk memiliki legacy (peninggalan) dengan mendesakkan keinginan memindahkan ibu kota negara.

Banyak kalangan meragukan kemampuan negara untuk melaksanakan cita-cita luhur itu. Pasalnya, kondisi keuangan negara kita belum sepenuhnya mampu mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut.

Sekarang saja utang negara menumpuk luar biasa, tak tertandingi oleh rezim pemerintahan siapa pun sebelumnya.

Keraguan dan pesimisme di atas, dengan enteng dibalas oleh pemerintah. Pembangunan ibu kota negara, tidak sepenuhnya menggunakan anggaran negara, tetapi 75 persen dibiayai oleh para investor swasta, terutama investor asing.

Maka, berbagai kiat dilakukan oleh pemerintah mengundang investor asing untuk berinvestasi di kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu.

Terahir, Presiden Jokowi bertandang ke China untuk mengundang investor China. Sebelum itu, pemerintah mengumumkan bahwa investor Hong Kong akan masuk. Semua kiat ini dilakukan setelah dua calon investor Jepang angkat kaki.

Katakanlah bahwa para investor China dan Hong Kong masuk menyukseskan mega proyek tersebut, lantas apakah masalah serta merta selesai?

Saya justru kian khawatir, masalah baru akan muncul bila persiapan dan perencanaan mitigasi, tidak disusun rapi dan dipersiapkan secara matang. Masalah baru yang bakal muncul itu adalah turunan dari kehadiran para investor asing tersebut.