KOMPAS.com - Pasangan calon (paslon) presiden dan calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Prabowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi keamanan nasional.

Salah satu caranya dilakukan dengan perbaikan pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan. Implementasinya adalah lewat reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara.

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih menghadapi gangguan keamanan nasional, salah satunya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan domestik yang utamanya menyerang anak-anak dan perempuan.

Dikutip dari rilis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kamis (11/1/2024), Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Prof Muradi mengatakan bahwa terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan (PPA) yang diadukan kepada Polri selama 2023. Dari angka ini, hanya sekitar 8.008 kasus saja yang berhasil diselesaikan.

Baca juga: Lindungi Indonesia dari Konflik Antarnegara Adidaya, Ganjar-Mahfud Usung Gagasan Otonomi Strategis

Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada 2022, jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender di lembaga pelayanan berada di angka 339.782," tutur Prof Muradi.

Selain itu, sebut dia, keterlibatan Polri dalam peristiwa kekerasan terbilang cukup tinggi. Selama satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri.

Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang mengatakan, kerentanan masyarakat di lingkup siber masih sangat tinggi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat.

"Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional," tuturnya.

Baca juga: Puan Tegaskan Solid Menangkan Ganjar-Mahfud dan PDI-P pada Pemilu 2024

Ganjar-Mahfud berusaha mendorong reformasi Polri dengan membuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik.

Seperti yang diungkapkan Ganjar saat debat pada Minggu (7/1/2024), pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan kekerasan domestik di setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

"Terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini," ujar Guntur.

Ia menilai, penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 direktorat siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat.

Baca juga: Khofifah Dukung Prabowo-Gibran, TPN Ganjar-Mahfud: Kontribusi Elite Dibutuhkan, tapi Bukan yang Utama

"Badan Siber Polri diharapkan dapat mengoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis," jelasnya.

Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital.

Selain itu, pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital, serta proteksi terhadap kejahatan digital, seperti judi online dan penyebaran disinformasi yang kini marak terjadi.