SAMPANG - Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menanggapi laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai temuan aliran dana sebesar Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik (parpol).

"Sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ke kejaksaan, dan ke kepolisian," kata Mahfud usai mengunjungi Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Kamis (11/1).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut berharap agar ketiga institusi tersebut dapat bekerja dengan baik tanpa terpengaruh intrik politik. "Kita tunggu dan kita berharap KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, sikat saja," katanya.

Baca Juga :

Cawapres Mahfud MD: Pesantren Berperan Besar dalam Membangun Bangsa

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan temuan tersebut kepada KPK meskipun jumlah transaksi pada tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun 2022. "Ya, sudah, nanti biar diolah oleh KPK," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebelumnya, Rabu (10/1), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan adanya temuan soal penerimaan dana senilai ratusan miliar rupiah yang berasal dari luar negeri dalam transaksi rekening bendahara 21 partai politik sepanjang tahun 2022-2023.

Dalam temuannya, Ivan menyebut terdapat 8.270 transaksi dari 21 partai politik pada tahun 2022. Penerimaan makin meningkat, atau menjadi 9.164 transaksi pada tahun 2023. "Mereka juga termasuk yang kita ketahui telah menerima dana dari luar negeri. Pada tahun 2022, penerimaan dananya hanya 83 miliar rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 195 miliar rupiah," katanya.

Baca Juga :

Megawati Ajak Ganjar dan Mahfud Ziarahi Makam Bung Karno

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara