PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Ganjar-Mahfud mengusung visi Otonomi Strategis dalam menghadapi konflik geopolitik. Penguatan kapasitas nasional menjadi syarat untuk mewujudkan visi tersebut.

Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan bahwa penguatan kapasitas nasional menjadi syarat kunci dalam mewujudkan Otonomi Strategis.

Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukkan tren pelemahan kapasitas nasional untuk mendukung diplomasi yang efektif.

“Skor Indonesia dalam Asia Power Index yang dirilis Lowy Institute mengalami tren penurunan. Tahun 2019, Indonesia mencatatkan skor power sebesar 20,6. Tahun 2023, skor Indonesia turun menjadi 19,4,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 11 Januari 2024.

Indonesia berada dalam kategori kekuatan menengah. Untuk bisa menjadi kekuatan besar, Indonesia harus mencatatkan skor 40.

Ganjar-Mahfud menurut Andi, akan mempercepat penguatan kapasitas nasional di segala dimensi. Penguatan itu juga diharapkan bisa mendongkrak Indonesia sebagai Garda Samudera yang mampu menjalankan diplomasi maritim yang membawa manfaat konkret dan diakui global.

Andi mengatakan bahwa sejauh ini kekhawatiran terbesar dari sektor kemaritiman adalah sengketa laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN.

Menghadapi hal ini, Indonesia akan terus berkiblat kepada UNCLOS yang sudah mengatur regulasi luas kawasan bagi setiap negara berdaulat yang memiliki kawasan maritim.

Kesepakatan antara ASEAN dengan Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan telah dilakukan melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Meski demikian, katanya, proses negosiasi yang telah berlangsung selama 20 tahun belum mencapai hasil yang berarti untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Menurutnya, Ganjar-Mahfud akan mendorong kesepakatan interim antara ASEAN-Tiongkok terkait penanganan insiden dan aturan main sekaligus langkah pencegahan konflik.

Ganjar-Mahfud juga akan mendorong revitalisasi dari ASEAN agar yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara, seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan, bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Revitalisasi tersebut yakni mendorong revisi Piagam ASEAN, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan menambahkan perihal mekanisme penanganan krisis.

Indonesia juga harus mampu berperan aktif memperjuangkan ketertiban dunia. Permasalahan mendesak yang harus segera didorong penyelesaiannya adalah krisis kemanusiaan di Gaza.

Otonomi Strategis bagian integral dari prinsip Bebas-Aktif

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Irlandia, dan International Maritime Organization, Rizal Sukma mengatakan bahwa Otonomi Strategis seharusnya bisa menjadi bagian integral dari prinsip Bebas-Aktif yang melandasi kebijakan luar negeri Indonesia selama ini.

Menurutnya, kebijakan Bebas-Aktif dalam hubungan internasional Indonesia banyak diterjemahkan sebagai netralitas. Namun, kebijakan Bebas-Aktif itu dinilainya perlu ada redefinisi.

Anggota Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Reine Prihandoko menegaskan, penguatan keterlibatan dalam rantai pasok global menjadi prioritas Ganjar-Mahfud untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika geoekonomi global. Namun, berdasarkan data Global Connectedness Index yang dirilis oleh DHL menunjukkan bahwa tren globalisasi keterhubungan Indonesia di berbagai aspek, termasuk perdagangan, terus menurun.

“Tahun 2017, Indonesia mencatatkan skor konektivitas sebesar 42, di periode 2019 hingga 2020 mengalami penurunan skor hingga 39,” katanya.***