JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menekankan pentingnya inklusivitas dalam berdemokrasi dengan melibatkan para pemuda agar bijak menentukan pilihannya.

"Ini penting karena mereka ini adalah pemilih-pemilih yang cerdas, bisa menentukan pilihan yang bagus sekaligus memberitahu kepada lingkungannya, kepada keluarganya, kepada saudaranya untuk memilih yang benar," ujar Mahfud di GOR Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1).

Menurut Mahfud, anak-anak muda pasti mengerti visi dan misi yang tertulis itu belum tentu cocok dengan karakter orang yang membawa visi dan misi sebab bisa saja visi dan misi itu dituliskan oleh orang lain tanpa berdialog dengan pengalaman yang bersangkutan.

Mahfud mencontohkan apabila salah satu kandidat tersebut mau menegakkan hukum, tetapi dia sendiri adalah pelanggar hukum. Bahkan, ada kandidat yang ingin memberantas korupsi, padahal dia sendiri terlibat korupsi dengan berbagai caranya.

Ia juga mencontohkan ada kandidat yang berjanji akan membangun demokrasi, padahal kandidat tersebut mengintimidasi orang agar memilihnya. "Itu kan tidak cocok antara visi dan perilakunya. 'Saya mau menjunjung tinggi HAM,' padahal dia sendiri pelanggar HAM. Saya mau hidup sesuai dengan ekonomi rakyat yang sederhana, padahal dia sendiri hidupnya glamor, hidup mewah dan seterusnya," ujarnya.

Baca Juga :

Mahfud MD Janji Beri Perhatian Khusus ke Pesantren di Indonesia

Oleh karena itu, Mahfud berpendapat para pemuda tersebut telah memiliki pengertian-pengertian sederhana sehingga dalam memilih akan mementingkan rekam jejak kandidat tersebut.

Mahfud hadir dalam acara talkshow sekaligus menerima deklarasi dari Pemuda Gama Pantura, gabungan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon.

Mahfud didampingi Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Jaleswari Pramodhawardhani tampil modis mengenakan kemeja army look dengan emblem-emblem berlambang program kerja unggulan Ganjar-Mahfud dan aksen selempang batik paoman merah.

Proses Pemilu

Sementara itu, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan bahwa siap bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas proses penyelenggaraan hingga partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan waktu pertemuan dengan KPU RI.

"Surat sudah dikirim ke KPU RI. Saat ini kami masih menunggu jawaban," kata Todung di Jakarta, Senin (8/1).

Todung mengatakan bahwa pertemuan antara TPN Ganjar-Mahfud dengan KPU akan menjadi wadah berdiskusi maupun memberikan masukan mengenai proses Pemilu dan keterlibatan masyarakat.

"Pertemuan ini menjadi wadah bagi kami untuk memperoleh pemahaman, berkontribusi, memberikan masukan, dan mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum," katanya.

Baca Juga :

BEM DIY Aliansi Jaga Demokrasi Gelar Mimbar Demokrasi di Kampus ISI, Kamis 23 November: Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti & Pelanggar HAM

Sementara itu, Todung mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 jangan sampai ternodai oleh manuver dan intrik politik yang dilakukan oleh sejumlah pihak dengan mengatasnamakan demokrasi.

Ia juga mengingatkan bahwa asas Pemilu harus menjadi landasan utama dan dipahami oleh semua pihak. Terlebih, lanjut dia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan tegas menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan enam asas utama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara