JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, baru-baru ini mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat.

Cawapres pasangan calon presiden (capres) Anies Baswedan itu menyinggung soal utang pemerintah untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista), impor bahan pangan, hingga pinjaman online (pinjol) ilegal.

Utang pembelian alat perang

Salah satu yang disoroti Muhaimin ialah soal pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Muhaimin heran pemerintah rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat pertahanan di tengah kondisi negara sedang tidak berperang.

Padahal, menurut dia, banyak kebutuhan masyarakat yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, misalnya memberikan alat pertanian untuk para petani agar bisa memproduksi bahan pangan.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Muhaimin saat bertemu dengan para petani dalam acara "Nitip Gus" di area sawah kawasan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).

Baca juga: Saat Kubu Prabowo Balas Kritik Cak Imin dan PDI-P soal Utang Pembelian Alutsista...

Pria yang karib disapa Cak Imin ini pun menyinggung besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membayar utang. Utang tersebut, di antaranya untuk pembelian alutsista.

“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash, fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Imin.

“Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Terkait ini, pemerintah pada akhir November 2023 memutuskan menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat. Jumlah ini bersumber dari pinjaman luar negeri.

Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 dollar Amerika Serikat.

Penambahan anggaran pertahanan ini berkaitan dengan kebutuhan belanja alutsista. Menurut pemerintah, belanja alutsista diperlukan guna mengantisipasi potensi ancaman dan peningkatan dinamika geopolitik luar negeri.

Baca juga: PDI-P Kritik Utang Belanja Alutsista: Ketika Rakyat Menghadapi Kenaikan Harga, Prabowo Justru Nambah Utang

Hobi impor

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga mengkritik pemerintah yang kerap melakukan impor bahan pangan. Menurutnya, petani di Indonesia sangat mampu menghasilkan produk pertanian dengan baik.

Namun, banyak petani kurang sejahtera karena hasil pertaniannya bersaing dengan bahan pangan yang diimpor pemerintah.

“Yang memprihatinkan adalah kita mampu memproduksi padi, beras, dengan sangat baik tapi setiap tahun kita masih mengimpor dengan jumlah yang cukup besar,” kata Imin.

“Yang paling menghawatirkan lagi adalah ada yang hobi impor memang, ketika panen pun tetap melaksanakan impor,” lanjutnya.