MEWUJUDKAN perubahan gerak dan kerja birokrasi ke arah yang lebih efektif, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menjadi upaya strategis yang menjadi prioritas semua presiden dan wakil presiden pasca-Reformasi.

Mulai dari intervensi regulasi, kelembagaan, hingga pemenuhan kesejahteraan pegawai dalam bentuk material maupun nonmaterial.

Berbagai capaian telah diraih sejauh ini. Apabila dilihat dari capaian Indonesia pada Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) yang dikeluarkan Bank Dunia selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia berhasil meningkatkan kedudukannya sebagai negara dengan efektivitas pemerintahan yang cukup tinggi.

Skor Indonesia 66,04 tahun 2023, yang menempatkan pada peringkat 74 dari 214 negara. Di antara negara jiran di Asia Tenggara, Indonesia berhasil melampaui capaian Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Dari capaian Indeks Pengembangan Pemerintahan Elektronik (e-Government Development Index) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga berhasil bertengger pada peringkat ke-77 dengan skor 0.716 dari 1 poin, masuk ke dalam lima besar di antara negara-negara Asia Tenggara, bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Namun demikian, berbagai capaian keberhasilan tersebut masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah krusial.

Koordinasi inter maupun antarinstansi di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih belum berjalan mulus, mengonfirmasi temuan lawas bahwa koordinasi merupakan salah satu permasalahan tertua dari organisasi sektor publik.

Selain itu, format pembagian dan penyelenggaraan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah belum tuntas.

Desentralisasi administrasi dan politik masih belum mampu mendorong peningkatan kapasitas birokrasi serta administrasi pemerintahan secara merata, malah justru melahirkan raja-raja kecil dengan dinasti politiknya di daerah.

Di sisi lain, periode kepemimpinan nasional tahun 2024-2029 ke depan dan selanjutnya hingga 2045 merupakan masa-masa krusial yang menentukan lepas-tidaknya Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang telah mendera selama tiga puluh tahun terakhir.

Dalam hal ini, di samping pelaksanaan transformasi struktural di sektor ekonomi, transformasi birokrasi dan reformasi regulasi turut menjadi inisiatif strategis yang potensial melepas Indonesia dari jeratan tersebut.

Merujuk hal tersebut, bagaimana visi transformasi birokrasi dari tiga pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang tergambar dalam dokumen Visi-Misi mereka yang telah beredar luas di masyarakat?

Digital, digital, digital

Jika dicari menggunakan kata ‘birokrasi’, masing-masing pasangan calon setidaknya telah memajukan narasi reformasi birokrasi dan penyempurnaan cara kerja birokrasi menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dalam dokumen Visi-Misi yang disusun.

Pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengusung gagasan birokrasi profesional dan melayani, dengan penegakan prinsip meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan transformasi digital, dan perbaikan sistem kesejahteraan ASN.

Selanjutnya, pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memajukan ide reformasi tata kelola pemerintahan, melalui penguatan birokrasi berdasarkan strategi pembangunan, perluasan akses pendidikan bagi ASN, dan pengembangan sistem ‘smart government’.