FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ajudan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya belakangan ini menjadi buah bibir di meja-meja perkopian.

Bagaimana tidak, Teddy yang merupakan TNI aktif itu terlihat hadir saat debat perdana Capres yang digagas KPU RI pada Selasa (12/12/2023) lalu. Dia duduk tepat di belakang Prabowo.

Telah banyak pakar maupun Politikus yang memberikan komentar terkait tersorotnya Teddy dalam acara sakral bagi Capres itu.

Salah satu di antaranya, Pakar Ilmu Politik Saiful Mujani. Dia menyebut, harus dipisahkan antara jabatan Menteri Pertahanan dan posisi sebagai Capres.

"Betul, Teddy melekat pada Prabowo sebagai Menhan. tapi debat capres prabowo malam itu bukan sebagai kegiatan Menhan tapi sebagai Capres," ujar Saiful dalam keterangannya di aplikasi X @Saiful_Mujani (19/12/2023).

Menurut Saiful, kegiatan Capres seperti debat tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

"Kegiatan capres seperti debat itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara seperti ajudan ini," Saiful menuturkan.

Terlebih, kata Saiful, ajudan Prabowo itu mengenakan seragam tim sukses saat terlihat duduk di ruangan yang menjadi saksi bisu debat perdana itu.

"Teddy berseragam tim sukses dan menunjukan perilaku mendukung capres padahal ia seorang tentara aktif yang dilarang berpolitik praktis," tukasnya.

Saiful berpandangan, meskipun Teddy harus betul-betul hadir pada acara itu, paling tidak dia tidak mengenakan seragam tim sukses.

"Minimal Teddy tidak mengenakan seragam tim sukses dan tidak bersikap mendukung secara terbuka untuk nunjukin netralitas sebagai alat negara," ucapnya.

"Tapi siapa peduli sih? Bawaslu RI percoyo? Kisruh Teddy ini salah satu sumbernya dari aturan pemerintah menjelang pemilu 2024 yang merubah aturan sebelumnya," sebut Saiful.

Tambahnya, dari aturan yang berlaku saat ini, Menteri atau setingkat dengan Menteri tidak harus berhenti jika menjadi Capres atau Cawapres.

"Menurut aturan sekarang Menteri atau setingkat Menteri tak harus berhenti kalau ia menjadi calon presiden atau wakil presiden," imbuhnya.

Diceritakan Saiful, pada sebelum-sebelumnya mereka yang memiliki jabatan dan maju pada kontestasi Pilpres akan menanggalkan jabatannya.

"Sebelumnya, harus mundur. ini dicontohkan dengan baik misalnya oleh pak Budiono yang mundur sebagai gubernur BI ketika jadi cawapres 2009," tandasnya.

Jika ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dituturkan Saiful, harusnya mundur dari jabatan yang diembannya.

"Begitu harusnya upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi siapa peduli di elite pemerintah sekarang?," kuncinya.

(Muhsin/fajar)