AYOBANDUNG -- Anies Baswedan dan Mahfud MD buka suara mengenai masalah pengungsi Rohingya di Indonesia masih terus menjadi perhatian.

Hal itu karena pengungsi Rohingya semakin banyak yang berdatangan ke tanah air, di sisi lain sebagian masyarakat lokal menolak kehadiran mereka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara mengenai masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, begitu juga dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Anies Baswedan ditanya soal kedatangan Rohingya di Indonesia tanpa izin, dan menanyakan soal strategi apa yang akan dilakukan terkait fenomena kebijakan internasional

Menurut Anies, peran Indonesia di dunia internasional harus aktif, bukan hanya semata sebagai mitra dagang, melainkan soal kemanusiaan.

"Terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional harus aktif, Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi," kata Anies Baswedan.

Baca Juga: Mahfud MD: Indonesia Punya Hak Internasional Mengusir Pengungsi Rohingya, tapi Terhalang Kebijakan Ini

"Kalau tidak ada kegiatan perdagangan, maka tidak ada hubungan tidak, kita adalah seperti kita di sini, kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan dunia," lanjutnya.

Selain itu Anies juga melihat bahwa pengungsi Rohingya menjadi persoalan kemanusiaan.

"Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, mengayomi mereka, memberikan perlindungan yang bisa saya lakukan," jelas Anies.

Anies juga menambahkan bahwa dalam hal ini Indonesia menunjukkan kepada dunia, jika ada problem kemanusiaan, mereka tidak tinggal diam saja.

"Sehingga kita menunjukkan kepada dunia, bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem, problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam, sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka,"

"Berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi save heaven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah, terima kasih," pungkasnya.

Baca Juga: Bandingkan Indonesia yang Menolak Pengungsi Rohingya dan Eropa yang Menerima, Jusuf Kalla Singgung Sila ke-2

Sebelumnya Mahfud MD menyatakan kalau dia tidak setuju dengan penampung Rohingya di Pulau Galang.

Pemerintah juga tidak akan menjadikan Pulau Galang menjadi tempat menampung pengungsi Rohingya.

"Jadi begini, Rohingya itu adalah pengungsi dari Rohingya, itu yang sebenarnya mau menuju negara lain, menurut konvensi PBB, yang harus memberikan perlindungan sebenarnya negara-negara yang menandatangani UNHCR, jadi komisi tinggi untuk pengungsi," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa sebenarnya Indonesia tidak menandatangani UNHCR, dan berhak untuk mengusir Rohingya.

"Nah Indonesia tidak menandatangani itu, sebenarnya berhak membuang dia, Indonesia berhak mengusir, menurut hukum internasional," lanjutnya.

"Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung, ini sudah bertahun-tahun malah bertambah terus ditampung di sana bertambah lagi."

Baca Juga: Rohingya di NTT Punya KTP Palsu, Siapa Pelaku Pemalsuan?

Pengungsi Rohingya yang semakin banyak membuat masyarakat lokal mulai protes.

"Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, pak la kami juga miskin, kenapa nampung orang dikasih ini dikasih itu, kita katakan ini tugas kemanusiaan negara," tegas Mahfud MD.

Saat ini pengungsi Rohingya masih akan tetap diamankan, dan akan dicarikan tempat untuk menampung sementara.

"Oleh sebab itu sekarang kita tetap amankan sekarang, di suatu tempat dan masih akan dicarikan tempat penampungan sementara, saya katakan penampungan sementara,"

Mahfud MD menjelaskan juga jika pemerintah tengah mencari dalang pensi untuk sasaran pengungsi Rohingya.

"Sekarang sedang kita dalang 30 pensi sasaran pengungsi Rohingya itu, yaitu Aceh Sumatera Utara, dan Riau untuk rapat bersama, mencari tempat sementara, dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan," katanya.

Baca Juga: 3.000 Pengungsi Rohingya Bakal Mendarat Lagi di Indonesia, Direktur Amnesty Tuntut Pemerintah Berikan Fasilitas Istimewa

"Tetapi kemanusiaan kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional kita, karena kepentingan nasional kita juga banyak manusia yang membutuhkan, cukup." tutup Mahfud MD kepada awak media.

Itulah informasi mengenai beda pendapat antara Anies Baswedan dan Mahfud MD terkait pengungsi Rohingya.***