Sentimen
Negatif (78%)
16 Des 2023 : 05.29
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Karet

Jokowi Tak Setuju Indeks Demokrasi Indonesia Disebut Turun: Ada yang Maki Presiden, Gak Ada Masalah

16 Des 2023 : 05.29 Views 11

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

Jokowi Tak Setuju Indeks Demokrasi Indonesia Disebut Turun: Ada yang Maki Presiden, Gak Ada Masalah

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal penurunan indeks demokrasi di Indonesia.

Menurut Jokowi, kualitas demokrasi di tanah air masih terjaga, masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," kata Jokowi usai meninjau proyek MRT Fase 2 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2023.

Jokowi menegaskan kehidupan demokrasi yang baik tercermin melalui aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat.

"Di depan Patung Kuda, di depan Istana juga demo hampir setap minggu, setiap hari juga ada, gak ada masalah," tuturnya.

Selama menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi mengaku tidak pernah membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik untuk pemerintah.

"Yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun dalam berbicara, dalam berpendapat," kata Presiden ke-7 ini.

Meski demikian, jika ada pihak yang menuding indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan, Jokowi akan menjadikannya bahan evaluasi.

"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi.

Anies Kritik Kualitas Demokrasi

Dalam debat perdana capres yang digelar pada Selasa, 12 Desember lalu, Anies Baswedan mengkritik indeks demokrasi dan kebebasan berbicara di Indonesia yang mengalami penurunan.

Menurut Anies, rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini.

"Ketika berbicara demokrasi minimal tiga. Satu adalah adanya kebebasan berbicara, (kedua) oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu (sebagai) proses pilpres yang netral, transparan, jurdil," kata Anies.

Anies menilai, UU ITE kerap mengekang publik untuk menyuarakan pendapatnya.

"Indeks demokrasi kita menurun. Bahkan pasal kewenangan karet kepada pengkritik, misal UU ITE atau Pasal 14 Nomor 1 Tahun 1946 itu, kebebasan berbicara terganggu," tuturnya.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami kenaikan selam tiga tahun terakhir atau sejak 2020.

Pada 2022, IDI ada di titik tertinggi dengan level 80,41 poin. Semakin tinggi tingkat IDI, maka tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia semakin baik. Sebaliknya, jika tingkat IDI rendah, maka kualitas demokrasi semakin buruk.

Artinya sepanjang sejarah, 2022 adalah tahun dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.***

Sentimen: negatif (78%)