PIKIRAN RAKYAT - Situasi debat perdana calon presiden (capres) 2024 pada Selasa, 12 Desember 2023 sempat terlihat memanas beberapa kali. Hal itu juga terjadi saat sesi saling memberi tanggapan dari para capres.

Pada sesi itu, Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi. Pernyataan tersebut muncul ketika Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal apa kebijakan yang akan dilakukannya untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik.

Mulanya, Anies Baswedan mengatakan bahwa rendahnya kepercayaan publik tak hanya tertuju pada partai politik, melainkan juga proses demokrasi. Menurutnya, ada sejumlah problem yang terjadi di Indonesia terkait hal itu. Ia pun menyinggung soal oposisi.

“Akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan, bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun. Kedua, oposisi, kita saksikan, minim sekali adanya oposisi selama ini, dan ujiannya adalah besok, bisa kah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan partai politik,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube KPU pada Rabu, 13 Desember 2023.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Cerita Soal Pendeta di Merauke yang Bantu Ibu Melahirkan, Data Soal Faskes Bilang Begini

Setelah Anies Baswedan selesai menjawab, Prabowo Subianto pun memberikan tanggapannya. Ia menilai Anies Baswedan berlebihan.

“Mas Anies..Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, tidak mungkin Anda jadi gubernur,” ucapnya.

Prabowo Subianto pun menilik kembali rekam jejaknya, bahwa dahulu dirinya merupakan pihak oposisi.

“Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” tuturnya.

Pernyataan Anies Baswedan itu juga ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Kemudian, Anies Baswedan kembali memberikan tanggapan terakhirnya dalam sesi pertanyaan soal partai politik tersebut.

Ia menyebut pemerintah dan oposisi merupakan pihak yang sama-sama terhormat.

“Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah, dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat, dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting, dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan menjadi oposisi,” ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan kembali tanggapannya dengan menyebut bahwa Prabowo Subianto tidak tahan menjadi oposisi.

“Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi, beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasan membuat tidak bisa berbisnis karena itu harus berada pada kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” katanya.

Pernyataan Lengkap Anies Baswedan 

Saat mulai menjawab pertanyaan soal partai politik tersebut, Anies Baswedan mengatakan rakyat juga tidak percaya pada demokrasi yang terjadi saat ini.

“Saya rasa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekadar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga, satu adalah adanya kebebasan berbicara, kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, yang ketiga, adanya proses pemilu, proses Pilpres yang netral, transparan, jujur, adil,” ujarnya.

Kemudian, ia pun menyinggung soal menurunnya kebebasan bersuara, dan minimnya pihak oposisi. Selain itu, ia juga menyampaikan pendapatnya terhadap langkah yang harus dilakukan partai politik.

“Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan, tapi di sini ada peran negara. Menurut saya, salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar,” ucapnya.***