JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintah yang tidak berlarut-larut menyelesaikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Hal itu disampaikan Ganjar untuk menjawab pertanyaan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, dalam debat capres pertama, Selasa (12/12/2023) malam.

Anies diketahui bertanya kepada Ganjar soal dua peristiwa, yakni tragedi Kanjuruhan dan kilometer 50.

Ganjar mulanya sepakat bahwa dua peristiwa yang disebut Anies begitu mendapatkan sorotan masyarakat.

Baca juga: Ingatkan Semua Capres, Ganjar: Kalau Perbuatan Tak Sama, Kita yang Dihukum Rakyat

"Ketika kita bisa bereskan semuanya, kita akan naik dalam satu tahap," kata Ganjar.

Mantan Gubenur Jawa Tengah ini kemudian meyakini bahwa pemerintah sejatinya bisa menyelesaikan persoalan tersebut jika memang berani berkomitmen menuntaskannya.

"Jawabannya bisa. Jadi dalam pemerintahan ini musti berani untuk tidak lagi menyandera persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga, apa yang terjadi, ketika muncul terus menerus akan menjadi sensi, sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan," ujar Ganjar.

Ia lantas menegaskan, cara menyelesaikan persoalan dengan berlarut-larut harus dihentikan sekarang juga.

Baca juga: Ditanya Ganjar soal HAM, Prabowo: Jangan Dipolitisasi

Menurutnya, harus ada ketegasan lewat revisi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).

"Mari kita hadirkan kembali UU KKR agar seluruh masalah pelanggaran HAM itu bisa kita selesaikan sehingga bangsa ini maju dan tidak berpikir mundur karena persoalan yang sepertinya tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu," kata Ganjar.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bahkan, saat ini upaya penyelesaian secara nonyudisial sedang ditempuh oleh pemerintah.

Baca juga: Saat Ganjar Anggap Prabowo dan Anies Tengah Buka Kartu dan Tagih Janji Masing-masing

-. - "-", -. -