PIKIRAN RAKYAT - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto sempat menilai calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan berlebihan. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal demokrasi.

Mulanya, Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan yang dibacakan moderator soal apa kebijakan yang akan dilakukannya untuk membenahi tata kelola partai politik. Dalam pertanyaan itu, dijelaskan pula soal partai politik yang menjadi salah satu pilar penting demokrasi, tetapi kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah.

Anies Baswedan pun menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa masyarakatjuga tidak percaya dengan proses demokrasi.

“Saya rasa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekadar partai politik. Ketika kita percaya demokrasi, minimal ada tiga, satu adalah adanya kebebasan berbicara, kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, yang ketiga, adanya proses pemilu, proses Pilpres yang netral, transparan, jujur, adil,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube KPU pada Rabu, 13 Desember 2023.

Baca Juga: Anies Soal JAKI Diretas Usai Dibanggakannya di Debat Capres: Harus Diusut!

Tak berhenti sampai di situ saja, Anies Baswedan melanjutkan jawabannya dan menilai adanya masalah dalam demokrasi di Indonesia saat ini.

“Akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan, bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun. Kedua, oposisi, kita saksikan, minim sekali adanya oposisi selama ini, dan ujiannya adalah besok, bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan partai politik,” ujarnya.

Menurutnya, partai politik memang perlu mengembalikan kepercayaan, Namun di satu sisi, negara juga harus berperan.

“Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan, tapi di sini ada peran negara. Menurut saya, salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi sehingga rakyat pun melihat, ini institusi yang bisa dipertanggung jawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik,” ucapnya.

Setelah itu, dua capres lainnya pun menanggapi jawaban dari Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu lah, Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan berlebihan.

“Mas Anies..Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, tidak mungkin anda jadi gubernur,” tuturnya.

Sosok yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu menilik kembali pengalamannya yang saat itu menjadi pihak oposisi.

“Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” katanya.

Anies Baswedan Sebut Pemerintah dan Oposisi Terhormat

Usai Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memberikan tanggapan, Anies Baswedan  kembali menyampaikan pernyataannya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan oposisi merupakan pihak yang sama-sama terhormat.

“Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah, dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat, dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting, dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan menjadi oposisi,” ucapnya.

Anies Baswedan turut menyinggung Prabowo Subianto yang tidak tahan menjadi oposisi.

“Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi, beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasan membuat tidak bisa berbisnis karena itu harus berada pada kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” tuturnya.***