FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia sampai dengan saat ini belum berjalan dengan efektif, bahkan cenderung menurun.

Tercatat, sejak 2004 ada ribuan pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi. Padahal, Jokowi sebelumnya meyakini tidak ada satupun negara selain Indonesia yang memenjarakan para pejabatnya sebanyak di Tanah Air.

“Banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang dipenjarakan apakah korupsi bisa berhenti? berkurang? ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi,” kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Dengan fenomena seperti itu, Jokowi pun menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Termasuk tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan di sektor pencegahan korupsi.

“Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan ketua KPK, pendidikan pencegahan penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total,” tegasnya.

Pasalnya, Jokowi melihat para koruptor cenderung memang sudah tidak menganggap penjara menjadi hal yang menakutkan apabila mereka tertangkap oleh aparat hukum.

“Apakah hukuman penjara membuat jera ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang makin canggih makin kompleks bahkan lintas negara dan multi yuridiksi dan menggunakan teknologi mutakhir,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi pun menekankan butuh upaya bersama yang lebih sistemik dan lebih masif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Kita butuh perkuat sistem pencegahan termasuk memperbaiki kualitas SDM, aparat penegak hukum kita. Dan dalam peringatan hari anti korupsi di dunia mengajak mari kita bersama cegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” tutupnya. (Pram/Fajar)