AYOBANDUNG.COM - Kementerian Agama (Kemenag) terus mengalami transformasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama melalui langkah-langkah digitalisasi yang terintegrasi dalam aplikasi Pusaka SuperApps.

Proses transformasi ini bukan hanya sekadar perbaikan, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan praktik korupsi.

Salah satu langkah penting adalah mempermudah akses layanan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terdigitalisasi.

Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memerangi praktik korupsi sejak dini.

Baca Juga: Rusun Pengungsi Rohingya di Sidoarjo Dirusak oleh Penghuninya Sendiri, Netizen Geram: Mulai Kelihatan..

Respons terhadap pengaduan masyarakat juga ditingkatkan untuk mencapai tingkat penyelesaian yang optimal, mencapai angka 96% guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Menag Yaqut menegaskan komitmen Kemenag dalam membangun transparansi sistem keuangan.

Proses digitalisasi telah mengubah banyak layanan di Kemenag, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki tata kelola dan mempercepat layanan publik melalui transparansi sistem keuangan.

Menurut Menag, upaya pembangunan transparansi sistem keuangan ini telah dimulai pada semester kedua tahun 2023.

Tujuannya adalah membuat sistem keuangan Kemenag bisa diakses oleh publik.

Baca Juga: Honorer Jadi PPPK Penuh Waktu Jika Lolos Tahap Ini! Intip Konsep PPPK Penuh dan Paruh Waktu Versi MenpanRB

“Saya ingin Kemenag menjadi sebuah akuarium yang terang benderang dan semua bisa menyaksikan apa yang ada di dalamnya. Semoga ini bisa segera tercapai,” jelas Gus Men.

Menag juga menyebut bahwa sistem keuangan yang transparan akan mengintegrasikan sistem-sistem lain yang terhubung dengan keuangan, seperti sistem perjalanan dinas.

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi perjalanan dinas yang tercatat ganda, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan bendahara untuk mengakses output secara langsung.

Selain itu, Kemenag juga akan menggalakkan katalog sektoral Kementerian Agama sebagai bagian dari sistem e-purchasing.

Baca Juga: Capres-Cawapres Mulai Saling Sindir, Suasana Politik makin Panas, Pengamat: Itu Strategi Mereka

Langkah ini diambil guna memantau dan mendata semua transaksi pengadaan barang/jasa Kemenag, termasuk yang tidak melalui sistem tender.

“Kemenag sudah lama menerapkan prinsip cashless, tidak ada lagi transaksi tunai dalam proses keuangan di Kementerian Agama. Ke depan, Kemenag akan menggiatkan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk transaksi pembayaran proses pengadaan,” jelas Gus Men.

Transformasi digital dan langkah-langkah menuju transparansi keuangan Kemenag menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi, menandai komitmen keras dalam menciptakan tata kelola yang lebih efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.***