Sentimen
Negatif (66%)
10 Des 2023 : 20.02
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Tokoh Terkait

DPR Bingung Dengan Mekanisme yang Akan Dilakukan Pemerintah untuk Mengangkat Tenaga Honorer

10 Des 2023 : 20.02 Views 16

Ayobandung.com Ayobandung.com Jenis Media: Nasional

DPR Bingung Dengan Mekanisme yang Akan Dilakukan Pemerintah untuk Mengangkat Tenaga Honorer

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Poblematika tenaga honorer saat ini masih menjadi pembahasan penting oleh Komisi II DPR.

Pemerintah masih melakukan upaya-upaya untuk mengangkat tenaga honorer.

Seperti diketahui saat pembuatan UU ASN No 20 Tahun 2023, Pemerintah dan DPR berkomitmen tidak akan ada tes untuk tenaga honorer dan diangkat langsung menjadi PPPK.

Dan saat itu disepakati bahwa honorer akan dibagi menjadi dua yaitu PPPK Paruh waktu dan PPPK Penuh waktu.

Hal tersebut menjadi pertanyaan DPR, mengapa tetap banyak tes-tes untuk tenaga honorer diangkat PPPK.

Saat rapat DPR bersama pemerintah Junimart Girsang selaku wakil Ketua Komisi II DPR RI menanyakan mengenai mekanisme dan kejelasan konsep yang akan dilakukan pemerintah untuk penataan tenaga honorer ini.

Baca Juga: Gaji Naik 2X Lipat, Ini Contoh Surat Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pemilu 2024, Format Mudah dan Singkat

Menurut Junimart mekanisme pengangkatan tenaga honorer ini masih banyak ketidakpastian, baik itu diangkat PPPK Penuh waktu maupun Paruh Waktu.

Bahkan yang membuat Junimart bingung PPPK Part time pun di tes lagi.

“Kok, Paruh Waktu masih di tes, tes ini keluhan dari banyak Honorer,” ujar Girsang dikutip dari Instagram Banteng senayan, Sabtu 9 Desember 2023.

Junimart juga mengingatkan bahwa BPKP akan melakukan audit data mengenai keabsahannya, tapi sampai hari ini tes-tes terus dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer jadi PPPK.

Ia juga mengaku bingung saat ditanya oleh para tenaga honorer mengapa mereka harus di tes lagi agar diangkat PPPK.

Junimart juga agar pemerintah dan BKN agar tidak terpaku pada SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, lebih baik menggunakan data audit karena banyak mafia tenaga honorer saat ini.

Baca Juga: Viral Pengungsi Rohingya Diduga Minta Hak Tanah ke Malaysia, Ini Faktanya

“Banyak Honorer minta didaftarkan tapi kepala daerah,kepala dinas gak mau, jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data,” ujar Junimart.

Junimart juga mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan dulu soal data tenaga honorer sebelum nantinya akan ada masalah baru lagi.

Karena saat ini sedang marah mafia tenaga honorer.***

Sentimen: negatif (66.6%)