LENGKONG, AYOBANDUNG -- Poblematika tenaga honorer hingga hari ini belum mendapatkan titik terang.

Walaupun tenaga honorer sangat menitipkan nasib mereka pada UU ASN yang telah disahkan pada Oktober lalu, sepertinya UU ASN tersebut belum bisa memberikan kepastian status kepegawaian kepada tenaga honorer.

Hal ini membuat tenaga honorer resah, karena nasib mereka masih terombang ambing menunggu PP turunan UU ASN No 20 Tahun 2023.

Kendati demikian, MenPAN RB berkomitmen untuk mengebut pembuatan PP turunan tersebut dan diharapkan bisa rampung sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu maksimal 6 bulan setelah UU ASN disahkan.

Seperti diketahui bahwa data tenaga honorer saat ini sedang diverifikasi oleh BPKP dan BKN.

Namun, ada fakta mengejutkan yang dibongkar oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Menurutnya di daerah-daerah banyak praktik tenaga honorer titipan dan fiktif. Bahkan jumlahnya sampai 6 juta orang.

Para tenaga honorer ini mengeluhkan 2 fakta yang pertama para tenaga honorer tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Jika Dilihat Kualifikasi Pendidikan, Pemilih Prabowo Subianto Itu Ada di Kelompok Pendidikan Ini

“Keluhan pertama mereka, data mereka tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang diangkat PPPK padahal mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun,” ujar Junimart dari Tiktok pribadinya Sabtu, 9 Desember 2023.

Fakta kedua adalah para tenaga honorer ini khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang terjadi di beberapa daerah.

“Mereka sangat khawatir data mereka akan diganti dengan tenaga honorer titipan dan fiktif seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah,” ungkap Junimart.

Ia juga menjelaskan maksud dari tenaga honorer fiktif adalah benar namanya A dengan lama mengabdi sudah puluhan tahun namun orangnya akan diganti dengan orang titipan maupun fiktif yang tidak pernah jadi honorer.

Saat rapat yang dihadiri oleh MenPAN RB, BKN dan anggota DPR ini Junimart memberikan sebuah flashdisk yang berisi data honorer.

Data tersebut mencakup, nama, instansi, dan lama pengabdian.

Juniamar juga berharap KemenPAN Rb bisa memberikan sikap yang tepat dan akurat.***