PIKIRAN RAKYAT - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan kini banyak investor mulai ragu dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini terjadi karena ada kritik dari salah satu calon presiden (capres).

Menurut Bahlil, ada salah satu capres yang mengkritik pembangunan dari IKN tersebut. Bahkan ke depannya akan stop pembangunan IKN jika terpilih.

"Banyak investor mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," ucap Bahlil dalam acara peresmian Media Center Indonesia Maju beberapa waktu lalu.

Bahlil tak menyebutkan secara spesifik siap capres yang dimaksud. Tapi kuat kemungkinan jika capres tersebut adalah pasangan nomor 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ia melanjutkan jika penghentian pembangunan IKN tak bisa dilakukan. Pasalnya, sudah ada dasar hukum yang kuat tentang pembangunan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

Bisa Dikerjakan Nanti

Capres Anies Baswedan.

Anies Baswedan memang menjadi salah satu calon presiden yang paling getol menyuarakan suaranya soal pembangunan IKN. Terbaru, ia menyatakan jika pembangunan IKN tak masuk dalam prioritasnya.

Jika terpilih menjadi Presiden RI selanjutnya, Anies menggolongkan IKN ke dalam proyek yang penting tapi tidak mendesak. Artinya, Meski telah ada undang-undang yang mendasari, IKN tak memerlukan fokus awal kepemimpinannya.

"Kita memiliki tantangan pembangunan yang banyak dan urgen. Lalu, kita memiliki sumber daya fiskal yang terbatas," kata Anies

Untuk itu, ada tidaknya UU menurut dia tak serta merta memengaruhi skala prioritasnya dalam menjalankan pemerintahan. Anies menegaskan, caranya menyusun prioritas adalah mengelompokan hal penting dan mendesak.

"Kami menyebutnya important and urgent. Nah, important and urgent harus segera diselesaikan, tetapi kalau important (but) not urgent, ini bisa dikerjakan nanti," tuturnya.

Bentuk Media Center

Menanggapi tanggapan capres yang tentang IKN, Bahlil Lahadali sampai harus membentuk Media Center Indonesia Maju. Tujuannya adalah menangkali isu-isu yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

Isu yang menyesatkan tersebut jika tidak terkonfirmasi dan dikeluarkan oleh sumber yang tidak kredibel. Pasalnya, pemberitaan negatif soal IKN berpotensi merusak investasi asing yang mau masuk Indonesia.

"Contoh katakanlah sekarang ada salah satu tim dari pasangan capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan, nah itu bisa ditanya di situ juga. Nanti kita hadirkan Kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan," jelas dia.

Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pembentukan Media Center Indonesia Maju tersebut.

Dia berharap keberadaan Media Center Indonesia Maju ini bisa membantu pemerintah dalam menjaga iklim investasi.***